Ketua DPRD Jepara: PMK Bikin Warga Ketar-ketir Beli Hewan Kurban
Faqih Mansur Hidayat
Jumat, 3 Juni 2022 13:17:10
MURIANEWS, Jepara – Ketua DPRD Kabupaten
Jepara Haizul Ma’arif meminta pemerintah bergerak cepat dalam menangani penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kota Ukir ini.
Pada Murianews, Haiz khawatir makin banyak ternak yang suspek maupun terdeteksi positif PMK. Pasalnya, saat ini sudah mendekati Hari Raya Iduladha.
Kondisi itu pun membuat masyarakat ketar-ketir untuk membeli hewan kurban di pasar-pasar lokal. “Saya saja ketar-ketir, apalagi masyarakat umum,” ujar Haiz.
Baca: Tangani PMK, Pemkab Jepara Siapkan DTTHaiz juga terkejut dengan temuan di Desa Guwosobokerto, Kecamatan Welahan, Kabupaten
Jepara. Di sana, sudah banyak ternak yang terindikasi PMK, namun dinas dan pemerintah malah belum tahu.
Informasi itu kali pertama didapatkan saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkunjung ke Jepara, Selasa (31/5/2022). Saat itu, Ganjar diwaduli Petinggi Guwosobokerto terkait hal itu.
Pada hari itu juga, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jepara mengumumkan adanya temuan 46 ternak yang suspek PMK.
“Saya minta agar penanganan dan antisipasi bisa segera dilakukan secepatnya. Apalagi ini Iduladha sudah dekat. Masyarakat jangan sampai terkorbankan karena virus ini,” kata pria yang akrab disapa Gus Haiz.
“Saya minta agar penanganan dan antisipasi bisa segera dilakukan secepatnya. Apalagi ini Iduladha sudah dekat. Masyarakat jangan sampai terkorbankan karena virus ini,” kata pria yang akrab disapa Gus Haiz.Gus Haiz mengusulkan agar tim satgas yang sudah dibentuk segera bergerak. Terutama melakukan pengecekan ternak yang keluar atau masuk ke Jepara.“Teman-teman satgas ini harus bekerja lebih ekstra. Harus segera turun ke bawah. Ke peternak-peternak. Lakukan pengecekan,” jelas Gus Haiz.Terkait dengan kebijakan pemerintah daerah soal penganggaran, pihaknya meminta agar pemda secepatnya merampungkan penghitungan biaya untuk antisipasi pennyebaran PMK ini. Gus Haiz menyarankan, supaya pemerintah bisa menggunakan anggaran pada pos Biaya Tak Terduga (BTT).“Bupati itu bisa melaksanakan Peraturan Bupati untuk perubahan anggaran. Sebenarnya bisa itu. BTT itu memungkinkan. Karena ini darurat,” imbuhnya.Gus Haiz menegaskan, semakin dekatnya lebaran kurban ini, harus menjadi perhatian khusus bagi Pemkab Jepara. Sebab, distribusi ternak pada momen itu akan meningkat jauh dibanding hari-hari biasa. Reporter: Faqih Mansur HidayatEditor: Zulkifli Fahmi
[caption id="attachment_293600" align="alignleft" width="1600"]
Ketua DPRD Jepara Haizul Ma’arif saat memantau ternak warga. (Murianews/Istimewa)[/caption]
MURIANEWS, Jepara – Ketua DPRD Kabupaten
Jepara Haizul Ma’arif meminta pemerintah bergerak cepat dalam menangani penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kota Ukir ini.
Pada Murianews, Haiz khawatir makin banyak ternak yang suspek maupun terdeteksi positif PMK. Pasalnya, saat ini sudah mendekati Hari Raya Iduladha.
Kondisi itu pun membuat masyarakat ketar-ketir untuk membeli hewan kurban di pasar-pasar lokal. “Saya saja ketar-ketir, apalagi masyarakat umum,” ujar Haiz.
Baca: Tangani PMK, Pemkab Jepara Siapkan DTT
Haiz juga terkejut dengan temuan di Desa Guwosobokerto, Kecamatan Welahan, Kabupaten
Jepara. Di sana, sudah banyak ternak yang terindikasi PMK, namun dinas dan pemerintah malah belum tahu.
Informasi itu kali pertama didapatkan saat Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berkunjung ke Jepara, Selasa (31/5/2022). Saat itu, Ganjar diwaduli Petinggi Guwosobokerto terkait hal itu.
Pada hari itu juga, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jepara mengumumkan adanya temuan 46 ternak yang suspek PMK.
“Saya minta agar penanganan dan antisipasi bisa segera dilakukan secepatnya. Apalagi ini Iduladha sudah dekat. Masyarakat jangan sampai terkorbankan karena virus ini,” kata pria yang akrab disapa Gus Haiz.
Gus Haiz mengusulkan agar tim satgas yang sudah dibentuk segera bergerak. Terutama melakukan pengecekan ternak yang keluar atau masuk ke Jepara.
“Teman-teman satgas ini harus bekerja lebih ekstra. Harus segera turun ke bawah. Ke peternak-peternak. Lakukan pengecekan,” jelas Gus Haiz.
Terkait dengan kebijakan pemerintah daerah soal penganggaran, pihaknya meminta agar pemda secepatnya merampungkan penghitungan biaya untuk antisipasi pennyebaran PMK ini. Gus Haiz menyarankan, supaya pemerintah bisa menggunakan anggaran pada pos Biaya Tak Terduga (BTT).
“Bupati itu bisa melaksanakan Peraturan Bupati untuk perubahan anggaran. Sebenarnya bisa itu. BTT itu memungkinkan. Karena ini darurat,” imbuhnya.
Gus Haiz menegaskan, semakin dekatnya lebaran kurban ini, harus menjadi perhatian khusus bagi Pemkab Jepara. Sebab, distribusi ternak pada momen itu akan meningkat jauh dibanding hari-hari biasa.
Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Zulkifli Fahmi
