Mlonggo Jepara Batal Jadi Kawasan Industri, Gantinya...

MURIANEWS, Jepara – Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah batal dijadikan Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Sebagai gantinya, wilayah itu diproyeksikan jadi kawasan wisata.

Sebelumnya, dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2022-2041, Kecamatan Mlonggo masuk dalam daftar KPI.

Dalam pembahasan di awal-awal, ada sembilan kecamatan, termasuk Mlonggo, yang diproyeksikan menjadi KPI. Luas KPI dari sembilan kecamatan itu 2.517 hektare.

Sembilan kecamatan itu yakni, Jepara, Batealit, Kalinyamatan, Keling, Kembang, Mayong, Pecangaan, Tahunan, dan Mlonggo.

Namun, setelah pembahasan ditutup dan disetujui substansinya oleh eksekutif dan legislatif, jumlah kecamatannya menjadi delapan. Jumlah itu meninggalkan Kecamatan Mlonggo. Adapun luasannya, yakni 1.599,95 hektare.

Baca: Begini Kronologi Lansia di Jepara Tewas Dianiaya Keponakannya

Ketua Panitia Khusus IV Pembahasan Ranperda RTRW Agus Sutisna menjelaskan, pemindahan Kecamatan Mlonggo dari KPI ke kawasan wisata telah melalui berbagai pertimbangan.
Ketua Panitia Khusus IV Pembahasan Ranperda RTRW Agus Sutisna menjelaskan, pemindahan Kecamatan Mlonggo dari KPI ke kawasan wisata telah melalui berbagai pertimbangan.”Di sana sudah cukup padat dengan kawasan perumahan dan pemukiman pedesaan. Di sana juga ada konservasi,” kata Agus, Selasa (11/10/2022).Selain itu, hasil rapat pansus juga berpendapat apabila diperlukan rencana pelabuhan tidak jadi di Kecamatan Mlonggo. Sebelumnya memang ada wacana pembangunan pelabuhan di pesisir Mlonggo. Namun, Pansus menilai Kecamatan Kembang lebih representatif.Setelah persetujuan substansi, Ranperda RTRW segera dibahas lintas sektoral dalam waktu dekat. Dari tahapan itu nantinya diketahui hasil pembahasan sesuai dengan rencana strategis nasional atau tidak.”Misalnya, opsi KPI berpotensi Pelabuhan dikecamatan mlonggo sesuai dengan strategis nasional atau ada pendapat lain. tentu nanti kepastiannya, karena perda ini belum diperdakan harus menunggu dari lintas sektoral,” jelas dia. Reporter: Faqih Mansur HidayatEditor: Zulkifli Fahmi