Sabtu, 2 Maret 2024

Satpol PP Jepara Gandeng TNI-Polri, Sisir Karaoke Ilegal

Faqih Mansur Hidayat
Rabu, 12 Oktober 2022 13:02:38
Kasatpol PP Kabupaten Jepara, Akhmad Junaidi. (Murianews/Faqih Mansur Hidayat)
[caption id="attachment_324045" align="alignleft" width="1280"]Satpol PP Jepara Gandeng TNI-Polri, Sisir Karaoke Ilegal Kasatpol PP Kabupaten Jepara, Akhmad Junaidi. (Murianews/Faqih Mansur Hidayat)[/caption] MURIANEWS, Jepara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara didesak untuk menertibkan karaoke ilegal. Untuk itu, Satpol PP langsung menyisir wilayah-wilayah yang disinyalir ada aktivitas karaoke. Kasatpol PP Kabupaten Jepara, Akhmad Junaidi mengatakan, sebetulnya tindakan tegas sudah dilakukan. Dua pekan lalu Satpol PP Jepara merazia tiga tempat hiburan karaoke. Hasilnya, sanksi tindak pidana ringan diberikan kepada pengelola karaoke di kawasan Pantai Pungkruk itu. ”Ini kami mengumpulkan seluruh anggota dari tiap-tiap kecamatan untuk dilakukan identifikasi. Selanjutnya kami tindak tegas (karaoke ilegal itu),” kata Junaidi, Rabu (12/10/2022). Junaidi mengungkapkan, pihaknya menghadapi kendala dalam menertibkan tempat karaoke. Pasalnya, sedikitnya jumlah anggota dinilai membuat penidakan penyakit masyarakat itu kurang maksimal. Untuk itu, pihaknya kini menggandeng aparat dari TNI dan Polri. Junaidi sudah berkoordinasi dengan dua lembaga itu untuk menentukan langkah-langkah strategis. ”Ini kami kumpulkan untuk menyamankan persepsi. Untuk mengambil upaya langkah lanjutan (penutupan) kita koordinasi sama aparat lainnya,” jelas Junaidi. Baca: Pengusaha Karaoke Jepara Minta Audiensi ke Plt Bupati, Satpol PP: Kami Komitmen Tegakkan Perda Sementara itu, Pengurus Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jepara meminta Pemkab Jepara tak main-main dalam menertibkan karaoke ilegal. Bahkan, Pemda hanya diberi batasan waktu tujuh hari untuk membereskan masalah tersebut. Wakil Ketua Bidang Polhukam Pimpinan Cabang GP Ansor Jepara, Lukman Hakim, menegaskan bahwa masalah karaoke ilegal harus secepatnya ditertibkan. Waktu sepekan diberikan kepada Pemda Jepara sejak tanggal 9 Oktober 2022. ”Jika usaha karaoke ilegal masih dibiarkan beroperasi, maka kami dari GP Ansor Jepara akan menurunkan Banser dan LBH Ansor untuk mendatangi usaha karaoke ilegal,” tegas Lukman.   Reporter: Faqih Mansur Hidayat Editor: Zulkifli Fahmi

Baca Juga

Komentar