Hari ini, Senin (6/2/2023), Komisi B DPRD memanggil Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jepara untuk mengklarifikasi isu itu.
Ketua Komisi B DPRD, Nur Hamid mengatakan, isu kelangkaan pupuk subsidi muncul setelah adanya keluhan dari masyarakat di hampir seluruh wilayah Kota Ukir.
’’Isu ini kan, selalu muncul setiap kali musim tanam. Sebagian besar petani mengaku kesulitan mendapatkan pupuk subsidi,’’ kata Hamid.
Padahal, lanjut Hamid, sebagian besar petani Jepara sudah memegang Kartu Tani. Kartu Tani sendiri menjadi syarat pengambilan pupuk bersubsidi.
Hamid mengatakan, sebagian petani juga mengeluhkan tidak mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Untuk bisa memenuhi kebutuhannya, para petani harus membeli pupuk non subsidi yang harganya lebih mahal.
Dalam rapat itu juga para anggota dewan menanyakan temuannya. Di mana terdapat petani memiliki satu Tupi atau Letter C, tetapi diduga memiliki lebih dari satu Kartu Tani. Untuk itu, Hamid meminta adanya pengecekan lebih detail.Selain itu, muncul dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi dengan berbagai cara. Sayangnya, pihak dewan enggan membeberkan secara mendetail.Soal Kartu Tani, Hamid juga menemukan keluhan tidak aktifnya kartu tersebut. Ada pula yang sudah lama mendaftar tetapi tak kunjung menerima Kartu Tani.’’Kami tidak ingin ada penyelewengan penggunaan Kartu Tani dan pupuk subsidi. Itu harus tepat sasaran,’’ tegas Hamid. Reporter: Faqih Mansur HidayatEditor: Zulkifli Fahmi
Murianews, Jepara – Kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah menjadi isu setiap kali datang musim tanam. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jepara pun mempertanyakan hal itu.
Hari ini, Senin (6/2/2023), Komisi B DPRD memanggil Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jepara untuk mengklarifikasi isu itu.
Ketua Komisi B DPRD, Nur Hamid mengatakan, isu kelangkaan pupuk subsidi muncul setelah adanya keluhan dari masyarakat di hampir seluruh wilayah Kota Ukir.
’’Isu ini kan, selalu muncul setiap kali musim tanam. Sebagian besar petani mengaku kesulitan mendapatkan pupuk subsidi,’’ kata Hamid.
Baca: Diduga Duel Setelah Nonton Dangdut, Remaja Jepara Ini Ditemukan Meninggal di Kebun Tebu
Padahal, lanjut Hamid, sebagian besar petani Jepara sudah memegang Kartu Tani. Kartu Tani sendiri menjadi syarat pengambilan pupuk bersubsidi.
Hamid mengatakan, sebagian petani juga mengeluhkan tidak mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Untuk bisa memenuhi kebutuhannya, para petani harus membeli pupuk non subsidi yang harganya lebih mahal.
Dalam rapat itu juga para anggota dewan menanyakan temuannya. Di mana terdapat petani memiliki satu Tupi atau Letter C, tetapi diduga memiliki lebih dari satu Kartu Tani. Untuk itu, Hamid meminta adanya pengecekan lebih detail.
Selain itu, muncul dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi dengan berbagai cara. Sayangnya, pihak dewan enggan membeberkan secara mendetail.
Soal Kartu Tani, Hamid juga menemukan keluhan tidak aktifnya kartu tersebut. Ada pula yang sudah lama mendaftar tetapi tak kunjung menerima Kartu Tani.
’’Kami tidak ingin ada penyelewengan penggunaan Kartu Tani dan pupuk subsidi. Itu harus tepat sasaran,’’ tegas Hamid.
Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Zulkifli Fahmi
