Minggu, 3 Maret 2024

Dinsospermades Jepara Diusulkan Dipecah

Faqih Mansur Hidayat
Rabu, 8 Februari 2023 17:54:41
IIustrasi kantor Dinsospermades Jepara. (Murianews/Faqih Mansur Hidayat)
Murianews, Jepara – Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) Kabupaten Jepara diusulkan dipecah. Usulan itu datang dari Komisi C DPRD Jepara. Ketua Komisi C DPRD Jepara, Nur Hidayat mengatakan Dinsospermasdes diusulkan jadi dua dinas, yakni Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Alasannya, Dinsospermasdes dinilai terlalu gemuk. ’’Sebenarnya sudah kami usulkan sejak awal tahun 2020 lalu. Tapi responnya begitu-begitu saja,’’ ungkap Nur Hidayat, Rabu (8/2/2023). Baca: 687 RTLH di Jepara Bakal Diperbaiki Nur Hidayat melihat beban pekerjaan yang dipikul Dinsospermades terlalu berat. Sebab, masalah sosial kesejahteraan masyarakat serta urusan pemerintah desa sama-sama besar dan pentingnya. Beban tugas yang berat itu membuat kinerja Dinsospermades Jepara kerap tidak maksimal. Dalam hal sosial kesejahteraan misalnya, saat pandemi Covid-19 lalu terdapat banyak data penerima bantuan sosial yang tak sinkron dengan kondisi penerima. Di sisi lain, untuk mengatasi masalah itu perlu tenaga kerja banyak. Sementara itu, tenaga kerja di Dinsospermades dinilai Nur Hidayat kurang banyak. Kemudian pada urusan pemerintah desa, Nur Hidayat menilai kerja Kepala Dinsospermades dimungkinkan tidak bisa maksimal. Itu mengingat, jumlah desa di Kabupaten Jepara ada 184 desa. Jumlah itu menuntut pemerataan kualitas layanan dari Dinsospermades pada desa dan masyarakatnya. ’’Keduanya sama-sama berat dijalani dengan satu pimpinan. Untuk itu perlu dipisah. Di daerah-daerah lain rata-rata dipisah sehingga kinerjanya lebih maksimal,’’ jelas Nur Hidayat. Tak hanya soal beban kerja, Nur Hidayat juga menyoroti anggaran Dinsospermades. Meski tak menyebutkan angka, pihaknya menganggap anggarannya terlalu kecil jika dibandingkan beban tugas. Nur Hidayat berharap, kepala daerah mau mempertimbangkan usulan Komisi C tersebut. Dengan begitu, urusan kesejahteraan sosial dan pemerintah desa bisa berjalan sendiri-sendiri dengan lebih maksimal dalam memberikan layanan kepada masyarakat.   Reporter: Faqih Mansur Hidayat Editor: Zulkifli Fahmi

Baca Juga

Komentar