Ini Jurus Pemkab Jepara Entaskan Kemiskinan Ekstrem
Faqih Mansur Hidayat
Kamis, 16 Februari 2023 14:01:18
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Jepara, Edy Marwoto mengatakan, berdasarkan data Bappeda Kabupaten Jepara, kemiskinan ekstrem di Jepara sebesar 1,82 persen dari jumlah penduduk atau setara 23.588 jiwa.
Dalam waktu dekat, setiap desa harus melaksanakan Musyawarah desa (Musdes). Dalam forum itu dilakukan verifikasi dan validasi (verval) jumlah kemiskinan ekstrem. Selain itu, stunting dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga diverval.
Baca: Menjambret Mahasiswi, Pemuda di Jepara Ditangkap Polisi’’Angka-angkanya sudah kami turunkan ke desa-desa. Apakah orangnya masih hidup atau sudah meninggal. Soal domisili, layak atau tidak. Nanti diverval untuk menemukan data baru yang valid,’’ kata Edy saat ditemui, Kamis (16/2/2023).
Data baru tersebut, nantinya dijadikan dasar pelaksanaan tiga program dengan sumber DD yang sudah digariskan pemerintah pusat tersebut.
Untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE), pemerintah pusat menentukan penggunaan anggaran DD maksimal 25 persen. Programnya yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD.
Untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE), pemerintah pusat menentukan penggunaan anggaran DD maksimal 25 persen. Programnya yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD.Sementara untuk stunting dan RTLH, pemerintah pusat tidak menentukan prosentase anggaran. Hanya saja, untuk satu unit RTLH dianggarkan Rp 10 juta per KK. Sedangkan untuk stunting nanti berupa program pemberian makanan tambahan.’’Nanti 28 Februari 2023 hasil Musdes harus sudah disetorkan kepada kami,’’ tegas Edy.Diketahui, jumlah DD di Jepara tahun ini berkurang. Tahun 2022 lalu, DD untuk 184 desa di Jepara sebesar Rp 245,6 miliar. Sedangkan tahun 2023 ini turun menjadi Rp 207,3 miliar. Reporter: Faqih Mansur HidayatEditor: Zulkifli Fahmi
Murianews, Jepara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara, Jawa Tengah terus berupaya mengentaskan kemiskinan ekstrem. Salah satunya mengoptimalkan program pengentasan kemiskinan menggunakan dana desa (DD).
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Jepara, Edy Marwoto mengatakan, berdasarkan data Bappeda Kabupaten Jepara, kemiskinan ekstrem di Jepara sebesar 1,82 persen dari jumlah penduduk atau setara 23.588 jiwa.
Dalam waktu dekat, setiap desa harus melaksanakan Musyawarah desa (Musdes). Dalam forum itu dilakukan verifikasi dan validasi (verval) jumlah kemiskinan ekstrem. Selain itu, stunting dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) juga diverval.
Baca: Menjambret Mahasiswi, Pemuda di Jepara Ditangkap Polisi
’’Angka-angkanya sudah kami turunkan ke desa-desa. Apakah orangnya masih hidup atau sudah meninggal. Soal domisili, layak atau tidak. Nanti diverval untuk menemukan data baru yang valid,’’ kata Edy saat ditemui, Kamis (16/2/2023).
Data baru tersebut, nantinya dijadikan dasar pelaksanaan tiga program dengan sumber DD yang sudah digariskan pemerintah pusat tersebut.
Untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE), pemerintah pusat menentukan penggunaan anggaran DD maksimal 25 persen. Programnya yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD.
Sementara untuk stunting dan RTLH, pemerintah pusat tidak menentukan prosentase anggaran. Hanya saja, untuk satu unit RTLH dianggarkan Rp 10 juta per KK. Sedangkan untuk stunting nanti berupa program pemberian makanan tambahan.
’’Nanti 28 Februari 2023 hasil Musdes harus sudah disetorkan kepada kami,’’ tegas Edy.
Diketahui, jumlah DD di Jepara tahun ini berkurang. Tahun 2022 lalu, DD untuk 184 desa di Jepara sebesar Rp 245,6 miliar. Sedangkan tahun 2023 ini turun menjadi Rp 207,3 miliar.
Reporter: Faqih Mansur Hidayat
Editor: Zulkifli Fahmi
