Pengelolaan Kearsipan di Pati Tertinggal dengan Daerah Lain
Lismanto
Senin, 20 November 2017 18:34:55
"Setelah melakukan studi komparasi, kami melihat kondisi sarana dan prasarana, sumber daya manusia (SDM) pengelolaan arsip di Pati jauh sangat tertinggal," ujar Berna.
Dia membandingkan, depo kearsipan di Jepara berlantai tiga, menggunakan lift dan memenuhi standar. Bahkan, anggaran untuk kearsipan di daerah lain ada yang mencapai Rp 3 miliar setiap tahunnya.
Hal serupa ia lihat di Kabupaten Purworejo. Di sana, penyimpanan sudah sangat memenuhi standar karena ada pembedaan antara arsip foto, kaset atau VCD, arsip inaktif, dan lainnya.
"Di situ, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) punya pengelola arsip dengan anggaran yang cukup. Padahal, arsip itu penting untuk para peneliti maupun masyarakat. Dengan pengelolaan arsip yang baik, warga jadi tahu kiprah dan kinerja pemimpin dari waktu ke waktu," ucap Berna.
Untuk mengejar ketertinggalan Pati dengan daerah lain seperti Jepara dalam urusan kearsipan, Berna menyebut butuh waktu lebih dari sepuluh tahun.Karena itu, dia berharap agar Pemkab Pati bisa membuat depo arsip yang memenuhi standar dengan anggaran yang cukup. Hal itu untuk menunjang urusan wajib pemerintahan bidang kearsipan yang memadahi.Ragil Haryo Yudiartanto yang mewakili komunitas sejarah Pati dalam "public hearing" mengaku kesulitan saat akan mengakses arsip-arsip sejarah tentang Pati. Hal itu disebabkan minimnya pengelolaan kearsipan yang mumpuni.Menurutnya, kearsipan yang baik akan menunjang peneliti saat mengkaji sejarah Pati. Karena itu, dia meminta supaya Pemkab Pati lebih memperhatikan kearsipan dan perpustakaan.
Editor: Supriyadi
Murianews, Pati - Kepala Bidang Kearsipan Dinas Arpusda Pati Bernadeta Rachmat Kusumawati mengaku pengelolaan kearsipan di Kabupaten Pati tertinggal dengan daerah lain. Hal itu disampaikan Berna, seusai mengikuti dengar pendapat penyusunan rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Senin (20/11/2017).
"Setelah melakukan studi komparasi, kami melihat kondisi sarana dan prasarana, sumber daya manusia (SDM) pengelolaan arsip di Pati jauh sangat tertinggal," ujar Berna.
Dia membandingkan, depo kearsipan di Jepara berlantai tiga, menggunakan lift dan memenuhi standar. Bahkan, anggaran untuk kearsipan di daerah lain ada yang mencapai Rp 3 miliar setiap tahunnya.
Hal serupa ia lihat di Kabupaten Purworejo. Di sana, penyimpanan sudah sangat memenuhi standar karena ada pembedaan antara arsip foto, kaset atau VCD, arsip inaktif, dan lainnya.
"Di situ, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) punya pengelola arsip dengan anggaran yang cukup. Padahal, arsip itu penting untuk para peneliti maupun masyarakat. Dengan pengelolaan arsip yang baik, warga jadi tahu kiprah dan kinerja pemimpin dari waktu ke waktu," ucap Berna.
Untuk mengejar ketertinggalan Pati dengan daerah lain seperti Jepara dalam urusan kearsipan, Berna menyebut butuh waktu lebih dari sepuluh tahun.
Karena itu, dia berharap agar Pemkab Pati bisa membuat depo arsip yang memenuhi standar dengan anggaran yang cukup. Hal itu untuk menunjang urusan wajib pemerintahan bidang kearsipan yang memadahi.
Ragil Haryo Yudiartanto yang mewakili komunitas sejarah Pati dalam "public hearing" mengaku kesulitan saat akan mengakses arsip-arsip sejarah tentang Pati. Hal itu disebabkan minimnya pengelolaan kearsipan yang mumpuni.
Menurutnya, kearsipan yang baik akan menunjang peneliti saat mengkaji sejarah Pati. Karena itu, dia meminta supaya Pemkab Pati lebih memperhatikan kearsipan dan perpustakaan.
Editor: Supriyadi