dalam proses penunjukan dan pengangkatan pejabat. Ini dibuktikan dengan digandengnya Mabes Polri dalam proses assessment calon pejabat.
Setelah ditandatangani MoU dengan Mabes Polri, Kamis pekan lalu, Selasa (31/8/2021) dimulai assessment untuk pejabat eselon II di Blora. Bupati Blora Arief Rohman menyatakan mendukung upaya ini.
Bupati menyampaikan keinginan Pemkab untuk mendapatkan pejabat yang profesional, sesuai kemampuan dan kompetensinya. Tidak berdasarkan
.
"Ada beberapa pejabat yang sudah lebih dari lima tahun di jabatan yang sama, dan membutuhkan suasana baru silakan nanti disampaikan ke para asesor,” katanya, Rabu (1/9/2021).
Ia juga menyebut, ke depan assessment dengan melibatkan pihak kepolisian ini akan juga menyasar pejabat eselon 3 dan 4.
Sementara dalam assesment pejabat eselon 2 kali ini diikuti oleh 18 peserta dari berbagai organisasi perangkat daerah. Mereka saat ini menjabat mulai staf ahli hingga para kepala dinas.Sementara itu, Karobinkar SSDM Polri Brigjen Pol Bariza Sulfi menyampaikan tujuan diadakannya penilaian kompetensi ini untuk memetakan dan menguji kemampuan peserta di jabatan yang sekarang dijalankan.“Penilaian kompetensi ini merupakan tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman antara Pemkab dengan Polri. Kegiatan ini untuk
dan menguji serta mengetahui seberapa jauh kompetensi para peserta di jabatan sekarang. Langkah ini semata-mata untuk kemajuan Blora,” ungkapnya.Sebagai informasi Assessment Center Polri sudah sejak 2012 mengadakan kerja sama dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam seleksi pemimpin-pemimpin di daerah dan menyediakan asesor untuk penilaian kompetensi pejabat tinggi pratama. Kontributor BloraEditor: Ali Muntoha
[caption id="attachment_237367" align="alignleft" width="880"]

Bupati Blora Arief Rohman. (MURIANEWS/Kontributor Blora)[/caption]
MURIANEWS, Blora – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora memastikan tak akan mengedepankan faktor
like and dislike dalam proses penunjukan dan pengangkatan pejabat. Ini dibuktikan dengan digandengnya Mabes Polri dalam proses assessment calon pejabat.
Setelah ditandatangani MoU dengan Mabes Polri, Kamis pekan lalu, Selasa (31/8/2021) dimulai assessment untuk pejabat eselon II di Blora. Bupati Blora Arief Rohman menyatakan mendukung upaya ini.
Bupati menyampaikan keinginan Pemkab untuk mendapatkan pejabat yang profesional, sesuai kemampuan dan kompetensinya. Tidak berdasarkan
like and dislike.
"Ada beberapa pejabat yang sudah lebih dari lima tahun di jabatan yang sama, dan membutuhkan suasana baru silakan nanti disampaikan ke para asesor,” katanya, Rabu (1/9/2021).
Ia juga menyebut, ke depan assessment dengan melibatkan pihak kepolisian ini akan juga menyasar pejabat eselon 3 dan 4.
Baca: Tingkatkan Kompetensi Pejabat, Pemkab Blora Gandeng Polri
Sementara dalam assesment pejabat eselon 2 kali ini diikuti oleh 18 peserta dari berbagai organisasi perangkat daerah. Mereka saat ini menjabat mulai staf ahli hingga para kepala dinas.
Sementara itu, Karobinkar SSDM Polri Brigjen Pol Bariza Sulfi menyampaikan tujuan diadakannya penilaian kompetensi ini untuk memetakan dan menguji kemampuan peserta di jabatan yang sekarang dijalankan.
“Penilaian kompetensi ini merupakan tindak lanjut penandatanganan nota kesepahaman antara Pemkab dengan Polri. Kegiatan ini untuk
mapping dan menguji serta mengetahui seberapa jauh kompetensi para peserta di jabatan sekarang. Langkah ini semata-mata untuk kemajuan Blora,” ungkapnya.
Sebagai informasi Assessment Center Polri sudah sejak 2012 mengadakan kerja sama dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam seleksi pemimpin-pemimpin di daerah dan menyediakan asesor untuk penilaian kompetensi pejabat tinggi pratama.
Kontributor Blora
Editor: Ali Muntoha