Seleksi Perades Diprotes, Bupati Blora Angkat Bicara
Nathan
Jumat, 28 Januari 2022 12:01:06
MURIANEWS, Blora – Seleksi pengisian perangkat desa (Perades) di Kabupaten
Blora telah selesai, usai ujian dengan sistem
computer assisted test (CAT) dengan beberapa perguruan tinggi.
Belakangan, diduga terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tes tersebut. Sebagian peserta pun menggelar aksi unjuk rasa mulai kantor DPRD Blora hingga kantor Bupati Blora, Kamis (27/1/2022).
Menanggapi adanya aksi tersebut, Bupati Blora Arief Rohman pun angkat bicara dan menggelar jump apers dengan awak media, Kamis (27/1/2022) sore di Pendopo Rumah Dinas Bupati.
Sebelum itu, ia lebih dulu menggelar rapat internal dengan seluruh jajaran Forkopimda (Kapolres, Dandim, Kepala Kejaksaan, dan Ketua DPRD) untuk menyikapi tuntutan masyarakat itu.
Baca juga: Diduga Ada Jual Beli Jabatan, Tes Perades di Blora Dituntut Dibatalkan“Kami bersama Forkopimda mengetahui kegiatan unjuk rasa yang dikoordinir oleh LSM ‘Pemantau Keuangan Negara’, Sukisman, Seno Margo Utomo dan kawan-kawan,” katanya.
“(Itu) Sebagai wujud penghargaan atas kebebasan berpendapat dan tentunya juga tetap menghormati azas keseimbangan antara hak dan kewajiban serta asas praduga tak bersalah,” lanjut Bupati.
Arief menegaskan, pengisian, pengangkatan, dan pelantikan perangkat desa adalah murni kewenangan kepala desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 ayat 2 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.“Dalam rangka pengisian tersebut tentunya dilakukan melalui penjaringan dan seleksi atau seleksi calon perangkat Desa,” lanjut Bupati.Ia menjelaskan, peran pemerintah hanya menjalankan fungsi pembinaan dan pemantauan proses pengisian perangkat desa. Itu diatur dalam Perda Nomor 22 tahun 2018 tentang Perangkat Desa.“Jadi ketika terjadi perselisihan hasil seleksi, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara hierarki berjenjang mulai dari tingkat desa, tim pengawas kecamatan dan tim pembina kabupaten serta dapat bermuara ke pengadilan," ujarnya.Untuk itu jika ada dugaan pelanggaran seleksi perangkat desa saya persilahkan untuk melaporkannya melalui prosedur yang telah disediakan,” imbuhnya. Kontributor BloraEditor: Zulkifli Fahmi
[caption id="attachment_268358" align="alignleft" width="1280"]
Bupati Blora Arief Rohman. (MURIANEWS/Kontributor Blora)[/caption]
MURIANEWS, Blora – Seleksi pengisian perangkat desa (Perades) di Kabupaten
Blora telah selesai, usai ujian dengan sistem
computer assisted test (CAT) dengan beberapa perguruan tinggi.
Belakangan, diduga terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tes tersebut. Sebagian peserta pun menggelar aksi unjuk rasa mulai kantor DPRD Blora hingga kantor Bupati Blora, Kamis (27/1/2022).
Menanggapi adanya aksi tersebut, Bupati Blora Arief Rohman pun angkat bicara dan menggelar jump apers dengan awak media, Kamis (27/1/2022) sore di Pendopo Rumah Dinas Bupati.
Sebelum itu, ia lebih dulu menggelar rapat internal dengan seluruh jajaran Forkopimda (Kapolres, Dandim, Kepala Kejaksaan, dan Ketua DPRD) untuk menyikapi tuntutan masyarakat itu.
Baca juga: Diduga Ada Jual Beli Jabatan, Tes Perades di Blora Dituntut Dibatalkan
“Kami bersama Forkopimda mengetahui kegiatan unjuk rasa yang dikoordinir oleh LSM ‘Pemantau Keuangan Negara’, Sukisman, Seno Margo Utomo dan kawan-kawan,” katanya.
“(Itu) Sebagai wujud penghargaan atas kebebasan berpendapat dan tentunya juga tetap menghormati azas keseimbangan antara hak dan kewajiban serta asas praduga tak bersalah,” lanjut Bupati.
Arief menegaskan, pengisian, pengangkatan, dan pelantikan perangkat desa adalah murni kewenangan kepala desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 ayat 2 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
“Dalam rangka pengisian tersebut tentunya dilakukan melalui penjaringan dan seleksi atau seleksi calon perangkat Desa,” lanjut Bupati.
Ia menjelaskan, peran pemerintah hanya menjalankan fungsi pembinaan dan pemantauan proses pengisian perangkat desa. Itu diatur dalam Perda Nomor 22 tahun 2018 tentang Perangkat Desa.
“Jadi ketika terjadi perselisihan hasil seleksi, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara hierarki berjenjang mulai dari tingkat desa, tim pengawas kecamatan dan tim pembina kabupaten serta dapat bermuara ke pengadilan," ujarnya.
Untuk itu jika ada dugaan pelanggaran seleksi perangkat desa saya persilahkan untuk melaporkannya melalui prosedur yang telah disediakan,” imbuhnya.
Kontributor Blora
Editor: Zulkifli Fahmi
