Musthofa: Ada Siswa Tak Mampu di Kudus, Hubungi Saya
Padhang Pranoto
Rabu, 17 Januari 2018 16:18:59
"Kalau ada yang kurang (mampu) tolong hubungi saya, jangan sampai ada anak putus sekolah," ucap Bupati Kudus Musthofa, Rabu (17/1/2018).
Di sektor pendidikan (tingkat SMA/SMK) pihaknya sebenarnya sudah mengalokasikan dana yang cukup besar mencapai Rp 28 miliar, untuk bantuan siswa-siswi pada jenjang tersebut. Namun, mengingat kewenangan SMA/SMK yang kini diambil alih oleh Provinsi Jateng, dirinya tak bisa berbuat banyak.
"Uang tersebut kami kembalikan, karena tak ada izinnya (untuk bantu siswa SMA/SMK). Namun hal itu kami rubah menjadi bantuan sosial, yang berbasis
by name, by address itu yang paling penting," tambahnya.
Bupati menyebut, program pendidikan di Kudus mewajibkan setiap anak mendapatkan pendidikan hingga 12 tahun. Selain itu, pemkab juga menanggun pembiayaan sekolah. Namun hal itu terhenti mengingat kewenangan pengelolaan SMA/SMK kini berada di Pemprov Jateng.Sudjatmiko, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kudus mengatakan, program yang digulirkan pemkab tidak bertentangan dengan program pemerintah pusat."Hal itu karena, mereka yang telah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak mendapatkan beasiswa lagi dari kami pemerintah kabupaten Kudus," ungkapnya.
Editor: Supriyadi
Murianews, Kudus - Pemerintah Kabupaten Kudus kembali menujukkan perhatiannya bagi siswa-siswi kurang mampu. Hal itu ditunjukkan dengan penganggaran APBD yang diperuntukan bagi mereka yang tak mampu melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau SMK.
"Kalau ada yang kurang (mampu) tolong hubungi saya, jangan sampai ada anak putus sekolah," ucap Bupati Kudus Musthofa, Rabu (17/1/2018).
Di sektor pendidikan (tingkat SMA/SMK) pihaknya sebenarnya sudah mengalokasikan dana yang cukup besar mencapai Rp 28 miliar, untuk bantuan siswa-siswi pada jenjang tersebut. Namun, mengingat kewenangan SMA/SMK yang kini diambil alih oleh Provinsi Jateng, dirinya tak bisa berbuat banyak.
"Uang tersebut kami kembalikan, karena tak ada izinnya (untuk bantu siswa SMA/SMK). Namun hal itu kami rubah menjadi bantuan sosial, yang berbasis by name, by address itu yang paling penting," tambahnya.
Bupati menyebut, program pendidikan di Kudus mewajibkan setiap anak mendapatkan pendidikan hingga 12 tahun. Selain itu, pemkab juga menanggun pembiayaan sekolah. Namun hal itu terhenti mengingat kewenangan pengelolaan SMA/SMK kini berada di Pemprov Jateng.
Sudjatmiko, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kudus mengatakan, program yang digulirkan pemkab tidak bertentangan dengan program pemerintah pusat.
"Hal itu karena, mereka yang telah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat yakni Kartu Indonesia Pintar (KIP) tidak mendapatkan beasiswa lagi dari kami pemerintah kabupaten Kudus," ungkapnya.
Editor: Supriyadi
