Disnakertrans Grobogan Minta Keluarga KPO Lapor ke Bupati

[caption id="attachment_286564" align="alignleft" width="1280"] Kepala Disnakertrans Grobogan Teguh Harjo Kusumo. (MURIANEWS/Saiful Anwar).[/caption] MURIANEWS, Grobogan – Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Grobogan Teguh Hardjokusumo meminta keluarga korban perdagangan orang (KPO), melapor ke Bupati Grobogan. Laporan itu untuk menguatkan permohonan sebelumnya yang telah dibuat Relawan Peduli Pekerja Migran Indonesia Korban Tindak Pidana Perdangan Orang (PPMI-KTPPO). ”Kami minta kepada pihak keluarga dengan didampingi perangkat desa setempat untuk membuat lagi surat permohonan kepada Bupati Grobogan. Surat itu nanti diteruskan ke BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) pusat, agar segera ditindaklanjuti,” ujar Teguh, Kamis (7/7/2022). Baca: Duh, Ibu Muda Grobogan Ini Diduga Jadi Korban Perdagangan Orang Sebelumnya, dalam surat yang dikirim PPMI-KTPPO yang berkantor di Subang, Jawa Barat itu disebutkan korban meminta bantuan hukum dan diurus kepulangannya. Selain itu, juga meminta penyelidikan dan penyidikan dua terduga pelaku perdagangan orang yang mengaku asal Surabaya, Jawa Timur tersebut. Atas mencuatnya kasus tersebut, Teguh mengimbau kepada masyarakat agar mencari informasi yang benar apabila ingin bekerja di luar negeri. Yakni melalui Disnakertrans Grobogan dengan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (Sisko TKLN). ”Informasi tentang Sisko TKLN dilayani setiap hari Mal Pelayanan Publik (MPP) Simpanglima Purwodadi,” kata dia. Teguh memaparkan, ada 322 perusahaan penyalur Pekerja Migran Indonesia dari 66 negara dengan tujuan penempatan kerja di luar negeri. Sedangkan, penempatan tenaga kerja informal tujuan ke Timur Tengah, salah satunya Arab Saudi telah dihentikan berdasarkan Kepmen 260 tahun 2015.   Reporter: Saiful Anwar Editor: Zulkifli Fahmi