MURIANEWS, Grobogan – Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) dan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Grobogan berkomitmen terus mengawal pembentukan Perda tentang Pondok Pesantren (ponpes).
Ketua FKPP Grobogan Gus Syaidun menyampaikan, sebagai tindak lanjut public hearing yang digelar Bapemperda DPRD Grobogan, pihaknya telah mengadakan halaqoh atau pertemuan keislaman baru-baru ini.
”Halaqoh dimaksudkan agar mendapatkan masukan dari para kyai pengasuh pondok pesantren untuk penyempurnaan Raperda yang saat ini sedang dibahas oleh Bapemperda,” ungkapnya, Kamis (13/10/2022).
Ketua RMI NU Grobogan Gus Syaiful Amri menambahkan, pengawalan Perda Ponpes ini penting sehingga dalam implementasinya nanti betul-betul dirasakan ponpes, santri, serta masyarakat.
”Kami akan terus mengawal Perda ini, sehingga Perda Pesantren di Grobogan dan Jawa Tengah ini dapat sinergis sesuai dengan kewenangan masing-masing serta dirasakan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, anggota Fraksi PKB DPRD Jateng Denny Septiviant menjelaskan, Perda Ponpes ditujukan untuk semakin memperkuat kesetaraan kegiatan belajar dan mengajar (KBM) santri santriwati dengan sekolah formal lainnya.
Suasana halaqoh yang membahas Perda tentang pondok pesantren pada Selasa (11/10/2022) lalu di RM Sukarasa. (Murianews/Istimewa)[/caption]
MURIANEWS, Grobogan – Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMI NU) dan Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Grobogan berkomitmen terus mengawal pembentukan Perda tentang Pondok Pesantren (ponpes).
Ketua FKPP Grobogan Gus Syaidun menyampaikan, sebagai tindak lanjut public hearing yang digelar Bapemperda DPRD Grobogan, pihaknya telah mengadakan halaqoh atau pertemuan keislaman baru-baru ini.
”Halaqoh dimaksudkan agar mendapatkan masukan dari para kyai pengasuh pondok pesantren untuk penyempurnaan Raperda yang saat ini sedang dibahas oleh Bapemperda,” ungkapnya, Kamis (13/10/2022).
Ketua RMI NU Grobogan Gus Syaiful Amri menambahkan, pengawalan Perda Ponpes ini penting sehingga dalam implementasinya nanti betul-betul dirasakan ponpes, santri, serta masyarakat.
”Kami akan terus mengawal Perda ini, sehingga Perda Pesantren di Grobogan dan Jawa Tengah ini dapat sinergis sesuai dengan kewenangan masing-masing serta dirasakan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, anggota Fraksi PKB DPRD Jateng Denny Septiviant menjelaskan, Perda Ponpes ditujukan untuk semakin memperkuat kesetaraan kegiatan belajar dan mengajar (KBM) santri santriwati dengan sekolah formal lainnya.
Baca: 
