Rabu, 19 November 2025


”Pemerintah mesti paham, kontribusi pelaku usaha UMKM sangat besar. Terutama dalam hal ekonomi kerakyatan. Keberpihakan pemerintah tentu akan menjadi angin segar bagi pelaku UMKM,” kata politisi asal Kabupaten Pati itu kepada MURIANEWS melalui surat elektronik, Kamis (20/2/2020).

Keberpihakan pemerintah ini, lanjutnya, sebenarnya tak hanya pada subsidi. Akses bahan baku, dana perbankan, distribusi, hingga pemasaran juga harus diperhatikan. Hal ini mengacu pada saat krisis moneter 98. Di kala itu, UMKM berhasil menjadi katub-katub ekonomi di tingkat bawah dan berhasil menggairahkan pasar dagang.

"Itu sebabnya, dalam beberapa pasal di rancangan Omnibus Law, perlindungan usaha dan kesempatan usaha bagi UMKM termasuk menjadi daftar prioritas," ujarnya.

Ia menilai, kalangan UMKM mampu bertahan karena mereka jelas memiliki etos pantang menyerah, penuh kreativitas, serta sangat mandiri. Terutama dalam aspek produksi hingga sisi pemasaran.

”Karena itu, para pelaku UMKM ini juga harus didukung dalam hal permodalan. Kemudahan akses jutaan pelaku UMKM ke perbankan dan nonbank akan menjadi angin segar untuk mengembangkan usaha,” terangnya.

Ia mencontohkan, di tahun 1970-an peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus memperkenalkan skema kredit mikro di Bangladesh. Kredit mikro ini ternyata berhasil membantu jutaan orang di  Bangladesh dengan mendirikan Grameen Bank (Bank Desa).Dari situ, dunia berhasil dibuat terkejut. Karena pada 2016 Grameen Bank berhasil menggandeng raksasa kapitalis Danone yang menggelontorkan dana 1,6 juta Euro. Bentuk kerja sama, di antaranya produksi yoghurt rakyat Bangladesh yang akan dipasok ke bisnis besar minuman Danone."Ini inspirasi menarik yang bisa jadi referensi bagi kalangan swasta besar, perbankan serta pemerintah sebagai regulator dan fasilitator. Sekarang mau tidak mereka berpihak dan mempercayai keuletan jutaan kinerja pelaku UMKM kita," tandasnya. Reporter: SupriyadiEditor: Supriyadi

Baca Juga

Komentar

Terpopuler