– Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten
menuntut lima hal dalam unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
, Senin (11/4/2022).
Kelompok mahasiswa mulai berdemonstrasi sejak pukul 10.00 WIB. Mereka melakukan unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap kenaikan harga-harga.
Setelah berorasi di depan Gedung DPRD, mahasiswa meminta masuk ke dalam gedung untuk bertemu pimpinan dewan.
yang hadir yakni, Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin, Wakil Ketua I Joni Kurnianto dan Wakil Ketua II Hardi.
Kelima tuntutan itu, pertama, meminta pemerintah untuk mengusut tuntas dan mengutuk keras kartel-kartel mafia minyak goreng yang tidak bertanggung jawab sehingga mengakibatkan terjadinya kelangkaan dan mahalnya minyak goreng di masyarakat.
“Kedua, menolak wacana kenaikan bahan bakar minyak subsidi pertalite dan gas elpiji 3 kg karena akan memberatkan beban masyarakat kelas menengah ke bawah dan akan terjadi inflasi besar-besaran di Indonesia,” tutur Sekretaris Umum Pengurus Cabang PMII Pati, Agus Ulin Nuha.
Ketiga, lanjutnya, menuntut pemerintah untuk memberikan keadilan dalam harmonisasi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Tuntutan ini berkaitan dengan kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen.Keempat, menuntut pemerintah untuk segera menangani ketidakstabilan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.“Kelima, kami mengajak seluruh mahasiswa Indonesia untuk ikut serta dalam mengawal isu minyak goreng mahal wacana kenaikan BBM bersubsidi kenaikan PPN dan ketidakstabilan ekonomi di Indonesia,” tandas Agus.Menangapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin mengaku siap menyampaikan tuntuan ini kepada pemerintah pusat.“Kami sebagai wakil masyarakat Pati akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat lima item nanti. Ini tuntutan masyarakat Kabupaten Pati,” kata Ali.Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati Joni Kurnianto. Partainya, yakni Partai Demokrat sepakat dengan lima tuntutan mahasiswa ini. “Faksi Partai Demokrat setuju dengan tuntutan ini,” pungkas Joni. Reporter: Umar HanafiEditor: Zulkifli Fahmi
[caption id="attachment_283912" align="alignleft" width="1280"]
Puluhan mahasiswa menuntut lima hal dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Senin (11/4/2022). (MURIANEWS/Umar Hanafi)[/caption]
MURIANEWS, Pati – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten
Pati menuntut lima hal dalam unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Pati, Senin (11/4/2022).
Kelompok mahasiswa mulai berdemonstrasi sejak pukul 10.00 WIB. Mereka melakukan unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap kenaikan harga-harga.
Setelah berorasi di depan Gedung DPRD, mahasiswa meminta masuk ke dalam gedung untuk bertemu pimpinan dewan.
Baca juga: Demo 11 April di Pati Diwarnai Saling Dorong
Mereka membacakan lima tuntutan di depan pimpinan DPRD Kabupaten
Pati yang hadir yakni, Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin, Wakil Ketua I Joni Kurnianto dan Wakil Ketua II Hardi.
Kelima tuntutan itu, pertama, meminta pemerintah untuk mengusut tuntas dan mengutuk keras kartel-kartel mafia minyak goreng yang tidak bertanggung jawab sehingga mengakibatkan terjadinya kelangkaan dan mahalnya minyak goreng di masyarakat.
“Kedua, menolak wacana kenaikan bahan bakar minyak subsidi pertalite dan gas elpiji 3 kg karena akan memberatkan beban masyarakat kelas menengah ke bawah dan akan terjadi inflasi besar-besaran di Indonesia,” tutur Sekretaris Umum Pengurus Cabang PMII Pati, Agus Ulin Nuha.
Baca juga: Puluhan Mahasiswa Pati Gelar Demo 11 April
Ketiga, lanjutnya, menuntut pemerintah untuk memberikan keadilan dalam harmonisasi peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Tuntutan ini berkaitan dengan kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen.
Keempat, menuntut pemerintah untuk segera menangani ketidakstabilan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Kelima, kami mengajak seluruh mahasiswa Indonesia untuk ikut serta dalam mengawal isu minyak goreng mahal wacana kenaikan BBM bersubsidi kenaikan PPN dan ketidakstabilan ekonomi di Indonesia,” tandas Agus.
Menangapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin mengaku siap menyampaikan tuntuan ini kepada pemerintah pusat.
“Kami sebagai wakil masyarakat Pati akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat lima item nanti. Ini tuntutan masyarakat Kabupaten Pati,” kata Ali.
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Pati Joni Kurnianto. Partainya, yakni Partai Demokrat sepakat dengan lima tuntutan mahasiswa ini. “Faksi Partai Demokrat setuju dengan tuntutan ini,” pungkas Joni.
Reporter: Umar Hanafi
Editor: Zulkifli Fahmi
