Kumpul di Pati, Nelayan Pantura Tuntut Lima Hal ke Pemerintah
Umar Hanafi
Kamis, 6 Oktober 2022 15:58:28
MURIANEWS, Pati – Nelayan di Kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura) yang kemudian mengatasnamakan Front Nelayan Bersatu (FNB) berembuk di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kamis (6/10/2022).
Dalam perundingan di Desa Bendar, Kecamatan Juwana itu, mereka membuat pernyataan sikap bersama dan menuntut lima hal pada pemerintah. Tuntutan itu kemudian ramai-ramai ditandatangani bersama.
Lima tuntutan itu di antaranya, meminta penyelesaian jalur penangkapan ikan dengan nelayan lokal. Ini diperlukan agar tidak terjadi konflik vertikal antara nelayan tradisional dan nelayan kapal-kapal besar.
”Yang mengakibatkan kemarin ada pembakaran kapal di Kalimantan Selatan. Waktu itu, kami diam saja. Tetapi kalau seandainya hal itu terjadi lagi, kami akan tuntut secara hukum. Karena negara ini negara hukum,” ujar Wakil Ketua FNB Pantura, Hadi Sutrisno.
Baca: Ratusan Nelayan Dikumpulkan di Pati, Ada Apa?
Lalu, lanjut dia, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk mengembalikan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) atau wilayah tangkap 713 kepada nelayan Pantura. Khususnya Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang.
”Pati dan Rembang sejak dahulu itu WPP 713 atau Makassar. Kami meminta jalur itu dikembalikan lagi. Karena saat ini kami hanya diberikan dua WPP, 711 di Natuna dan 712 di Jawa. Kami meminta dikembalikan lagi,” tandas dia.
Peserta menandatangani nota pernyataan sikap nelayan. (Murianews/Umar Hanafi)[/caption]
MURIANEWS, Pati – Nelayan di Kawasan Pantai Utara Jawa (Pantura) yang kemudian mengatasnamakan Front Nelayan Bersatu (FNB) berembuk di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Kamis (6/10/2022).
Dalam perundingan di Desa Bendar, Kecamatan Juwana itu, mereka membuat pernyataan sikap bersama dan menuntut lima hal pada pemerintah. Tuntutan itu kemudian ramai-ramai ditandatangani bersama.
Lima tuntutan itu di antaranya, meminta penyelesaian jalur penangkapan ikan dengan nelayan lokal. Ini diperlukan agar tidak terjadi konflik vertikal antara nelayan tradisional dan nelayan kapal-kapal besar.
”Yang mengakibatkan kemarin ada pembakaran kapal di Kalimantan Selatan. Waktu itu, kami diam saja. Tetapi kalau seandainya hal itu terjadi lagi, kami akan tuntut secara hukum. Karena negara ini negara hukum,” ujar Wakil Ketua FNB Pantura, Hadi Sutrisno.
Baca: 
