BPD Pati Kembali Geruduk DPRD, Minta Tunjangannya Dinaikkan
Umar Hanafi
Kamis, 20 Oktober 2022 13:55:26
MURIANEWS, Pati – Puluhan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Pati kembali menggeruduk Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Kamis (20/10/2022). Mereka minta tunjangan dinaikkan menjadi Rp 4 juta per tahun.
Audiensi pun dilakukan. Selain dihadiri anggota Komisi A dan pimpinan DPRD Kabupaten Pati, acara itu juga dihadiri pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.
Dalam audiensi itu, Lembaga Komunitas dan Koordinasi (LKK) BPD Kabupaten Pati menilai tunjangan yang didapatkan terlalu kecil. Menggugat lembaga ini mempunyai tanggungjawab besar di desa ini.
Selama ini, setiap anggota BPD mendapatkan tunjangan sekitar Rp 1,7 juta per tahun. Sebenarnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati sudah mengajukan kenaikan tunjangan mereka menjadi Rp 2,5 juta per tahun.
Baca: Kimia Farma Kudus Pastikan Tak Layani Obat Sirop Meski Ada Resep DokterNamun, usulan ini ditolak. LKK BPD Kabupaten Pati masih kekeh meminta tunjangan dinaikkan menjadi Rp 4 juta per tahun.
”Tunjangan Rp 1,7 juta menjadi Rp 2,5 juta. Tapi kami menolak. Kami berharap adanya kenaikan. Memang BPD tidak ngantor tiap hari. Tetapi beban BPD ini berat. Kalau Rp 2,5 juta ini tidak layak. Mohon ini menjadi pertimbangan. Bagaimana BPD bisa bergerak dan kuat bila kesejahteraan tidak dipikirkan,” ujar Ketua LKK BPD Pati Donny Susanto.
Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin menyepakati usualan ini. Begitu juga anggota DPRD Kabupaten Pati lainnya. Lembaga legislatif ini berjanji memperjuangkan kenaikan tunjangan BPD Kabupaten Pati.”Kalau dibandingkan dengan daerah lain, (tunjangan ini) masih lebih rendah. Meskipun Rp 4 juta. Namun, kami akan mengawal permintaan ini,” ujar Ali.Pihaknya akan mengomunikasikan usualan ini kepada pihak eksekutif. Ia yakin, usualan ini dikabulkan.”Karena kenaikannya tidak terlalu banyak. Kalau anggaran kurang bisa dilakukan pada APBD Perubahan 2023,” kata dia.Diketahui, anggota BPD di seluruh Kabupaten Pati sebanyak 2.883. Bila usulan ini disetujui, Pemkab Pati harus merogoh kocek sebesar Rp 11,53 miliar tiap tahunnya.https://youtu.be/xjl4-2_NaJEReporter: Umar HanafiEditor: Zulkifli Fahmi
[caption id="attachment_326180" align="alignleft" width="1024"]

Audiensi DPRD Kabupaten Pati, BPD Kabupaten Pati dan Pemkab Pati. (Murianews/Umar Hanafi)[/caption]
MURIANEWS, Pati – Puluhan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Pati kembali menggeruduk Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Kamis (20/10/2022). Mereka minta tunjangan dinaikkan menjadi Rp 4 juta per tahun.
Audiensi pun dilakukan. Selain dihadiri anggota Komisi A dan pimpinan DPRD Kabupaten Pati, acara itu juga dihadiri pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati.
Dalam audiensi itu, Lembaga Komunitas dan Koordinasi (LKK) BPD Kabupaten Pati menilai tunjangan yang didapatkan terlalu kecil. Menggugat lembaga ini mempunyai tanggungjawab besar di desa ini.
Selama ini, setiap anggota BPD mendapatkan tunjangan sekitar Rp 1,7 juta per tahun. Sebenarnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati sudah mengajukan kenaikan tunjangan mereka menjadi Rp 2,5 juta per tahun.
Baca: Kimia Farma Kudus Pastikan Tak Layani Obat Sirop Meski Ada Resep Dokter
Namun, usulan ini ditolak. LKK BPD Kabupaten Pati masih kekeh meminta tunjangan dinaikkan menjadi Rp 4 juta per tahun.
”Tunjangan Rp 1,7 juta menjadi Rp 2,5 juta. Tapi kami menolak. Kami berharap adanya kenaikan. Memang BPD tidak ngantor tiap hari. Tetapi beban BPD ini berat. Kalau Rp 2,5 juta ini tidak layak. Mohon ini menjadi pertimbangan. Bagaimana BPD bisa bergerak dan kuat bila kesejahteraan tidak dipikirkan,” ujar Ketua LKK BPD Pati Donny Susanto.
Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin menyepakati usualan ini. Begitu juga anggota DPRD Kabupaten Pati lainnya. Lembaga legislatif ini berjanji memperjuangkan kenaikan tunjangan BPD Kabupaten Pati.
”Kalau dibandingkan dengan daerah lain, (tunjangan ini) masih lebih rendah. Meskipun Rp 4 juta. Namun, kami akan mengawal permintaan ini,” ujar Ali.
Pihaknya akan mengomunikasikan usualan ini kepada pihak eksekutif. Ia yakin, usualan ini dikabulkan.
”Karena kenaikannya tidak terlalu banyak. Kalau anggaran kurang bisa dilakukan pada APBD Perubahan 2023,” kata dia.
Diketahui, anggota BPD di seluruh Kabupaten Pati sebanyak 2.883. Bila usulan ini disetujui, Pemkab Pati harus merogoh kocek sebesar Rp 11,53 miliar tiap tahunnya.
https://youtu.be/xjl4-2_NaJE
Reporter: Umar Hanafi
Editor: Zulkifli Fahmi