Kepala Disperindag Kabupaten Pati Hadi Santoso mengungkapkan saat ini pihaknya belum mendapatkan surat resmi dari Kementerian Perdagangan terkait kebijakan itu.
’’Pembelian elpiji pakai KTP, kami belum mendapatkan surat secara resmi. Tetapi My Pertamina itu kan dari dulu mengatur pendistribusian solar dan elpiji. Solar sudah diberlakukan, elpiji belum,’’ kata Hadi, Rabu (15/2/2023).
Namun, ia tak sepakat bila kebijakan ini benar-benar dilakukan. Menurutnya, setiap rumah tangga mempunyai kebutuhan sendiri terkait pemakaian gas melon.
’’Persiapan untuk itu kami pertimbangan situasi dan kondisi. Kalau dari My Pertamina per NIK, saya kira ini tidak bijaksana. Karena kebutuhan setiap rumah tangga itu kan berbeda-beda,’’ ujar dia.
Ia pun mengusulkan pembelian elpiji melon dialihkan menggunakan KK. Dengan menggunakan KK maka kebutuhan setiap rumah tangga bisa dilihat.
Ia pun mengusulkan pembelian elpiji melon dialihkan menggunakan KK. Dengan menggunakan KK maka kebutuhan setiap rumah tangga bisa dilihat.Meskipun demikian, bila boleh memilih, ia berharap pembelian elpiji bersubsidi ini tidak dipersulit.’’Maka kami sempat usul untuk kebijakan ini dialihkan pakai KK. Tetapi semoga ada kebijakan yang meringankan rakyat lah. Kalau bisa tidak pakai KTP atau KK,’’ pungkas mantan Kasatpol PP Pati ini.Diketahui, kebijakan yang tengah dalam tahapan uji coba ini bertujuan agar pendistribusian elpiji bersubsidi tepat sasaran. Selama ini, beberapa masyarakat mampu ikut menikmati elpiji 3 kg. Reporter: Umar HanafiEditor: Zulkifli Fahmi
Murianews, Pati – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pati tak sepakat pembelian gas elpiji 3 kg alias gas melon pakai KTP. Kebijakan itu dinilai memberatkan warga.
Kepala Disperindag Kabupaten Pati Hadi Santoso mengungkapkan saat ini pihaknya belum mendapatkan surat resmi dari Kementerian Perdagangan terkait kebijakan itu.
’’Pembelian elpiji pakai KTP, kami belum mendapatkan surat secara resmi. Tetapi My Pertamina itu kan dari dulu mengatur pendistribusian solar dan elpiji. Solar sudah diberlakukan, elpiji belum,’’ kata Hadi, Rabu (15/2/2023).
Baca: Jelang Pemilu 2024, Polresta Pati Mulai Berlatih Pengendalian Massa
Namun, ia tak sepakat bila kebijakan ini benar-benar dilakukan. Menurutnya, setiap rumah tangga mempunyai kebutuhan sendiri terkait pemakaian gas melon.
’’Persiapan untuk itu kami pertimbangan situasi dan kondisi. Kalau dari My Pertamina per NIK, saya kira ini tidak bijaksana. Karena kebutuhan setiap rumah tangga itu kan berbeda-beda,’’ ujar dia.
Ia pun mengusulkan pembelian elpiji melon dialihkan menggunakan KK. Dengan menggunakan KK maka kebutuhan setiap rumah tangga bisa dilihat.
Meskipun demikian, bila boleh memilih, ia berharap pembelian elpiji bersubsidi ini tidak dipersulit.
’’Maka kami sempat usul untuk kebijakan ini dialihkan pakai KK. Tetapi semoga ada kebijakan yang meringankan rakyat lah. Kalau bisa tidak pakai KTP atau KK,’’ pungkas mantan Kasatpol PP Pati ini.
Diketahui, kebijakan yang tengah dalam tahapan uji coba ini bertujuan agar pendistribusian elpiji bersubsidi tepat sasaran. Selama ini, beberapa masyarakat mampu ikut menikmati elpiji 3 kg.
Reporter: Umar Hanafi
Editor: Zulkifli Fahmi
