Diketahui, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji mengatakan, pemerintah akan menguji coba pembatasan pembelian gas elpiji 3 Kilogram menggunakan aplikasi MyPertamina mulai 2023.
Di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pihak Dinas Perdagangan Kudus telah mengetahui kabar ini.
Akan tetapi menurut Kepala Bidang Fasilitasi Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kudus, Minan Mochamad, pihaknya belum menggodok konsep tersebut.
”Kami sudah mendengar kabar tersebut. Tetapi kami belum mempelajari detail konsepnya akan seperti apa. Menurut kami perlu adanya koordinasi dengan agen, Pertamina, dan Dinas Perdagangan," katanya, Senin (19/12/2022).
Minan berpendapat, ke depannya pihaknya akan mengikuti apa yang telah disampaikan oleh pemerintah. Menurutnya, setiap kebijakan yang ditetapkan selalu ada urgensinya."Menurut saya pemerintah pasti sudah memiliki kajian. Intinya kami tetap mendukung dan akan kami koordinasikan terlebih dahulu dengan beberapa pihak," imbuhnya. Reporter: Vega Ma'arijil UlaEditor: Ali Muntoha
Murianews, Kudus – Pemerintah akan melakukan uji coba pembelian gas elpiji 3 Kilogram menggunakan aplikasi MyPertamina mulai tahun 2023. Bagaimana di Kabupaten Kudus?
Diketahui, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji mengatakan, pemerintah akan menguji coba pembatasan pembelian gas elpiji 3 Kilogram menggunakan aplikasi MyPertamina mulai 2023.
Di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pihak Dinas Perdagangan Kudus telah mengetahui kabar ini.
Akan tetapi menurut Kepala Bidang Fasilitasi Perdagangan, Promosi dan Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kudus, Minan Mochamad, pihaknya belum menggodok konsep tersebut.
”Kami sudah mendengar kabar tersebut. Tetapi kami belum mempelajari detail konsepnya akan seperti apa. Menurut kami perlu adanya koordinasi dengan agen, Pertamina, dan Dinas Perdagangan," katanya, Senin (19/12/2022).
Baca: Pembatasan Elpiji 3 Kg, Dinas Perdagangan Kudus Lakukan Ini
Minan berpendapat, ke depannya pihaknya akan mengikuti apa yang telah disampaikan oleh pemerintah. Menurutnya, setiap kebijakan yang ditetapkan selalu ada urgensinya.
"Menurut saya pemerintah pasti sudah memiliki kajian. Intinya kami tetap mendukung dan akan kami koordinasikan terlebih dahulu dengan beberapa pihak," imbuhnya.
Reporter: Vega Ma'arijil Ula
Editor: Ali Muntoha