Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed menjelaskan, organisasi Muhammadiyah tidak terafiliasi dengan partai manapun. Sehingga jemaah Muhammadiyah memiliki kebebasan untuk menentukan dan
sesuai dengan aspirasi politiknya.
”Silakan menggunakan hak politiknya sesuai pilihannya,” katanya di Kudus, Jumat (21/4/2023).
Namun, di dalam menentukan pilihan politik pihaknya menyarankan tidak membawa organisasi Muhammadiyah ke dalam politik praktis. Tetapi lebih mengedepankan politik kebangsaan.
”Mengedepankan politik kebangsaan dan menjadikan pilihan politik sebagai bahan partisipasi di dalam kehidupan demokrasi,” sambungnya.
Menurutnya, warga negara harus memiliki pemikiran yang cerdas. Salah satunya memiliki banyak pengetahuan tentang pemilu.
”Harus paham pemilu dan aturannya. Sehingga menjadi warga negara yang tidak grusa-grusu serta asal-asalan menerima informasi dan menyebarkan tanpa tahu kebenaran informasi tersebut,” lanjutnya.Terkait pemilihan presiden dan wakil presiden, Abdul Mu’ti meminta masyarakat bersabar. Yakni tidak berkampanye terlebih dahulu.”Karena calon-calonnya saat ini belum ada. Wait and see dulu, jangan grusa-grusu karena belum waktunya terlibat di dalam proses dukung mendukung presiden dan wakil presiden,” terangnya.Pihaknya menyarankan masyarakat menunggu terlebih dahulu keputusan dari partai politik. Selain itu juga menunggu pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) perihal siapa calon presiden dan wakil presiden yang nantinya maju.”Ketika sudah ada kabar tersebut, barulah warga menentukan pilihan. Tetapi sekali lagi di dalam menentukan pilihan tidak membawa organisasi ini (Muhamadiyah, red) ke politik praktis,” pungkasnya. Editor: Dani Agus
Murianews, Kudus – Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Dr Abdul Mu’ti, M.Ed menyarankan masyarakat tidak terlibat politik praktis di momen mendekati tahun politik. Selain itu dia mengimbau jemaah tidak tergesa-gesa untuk berkampanye.
Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed menjelaskan, organisasi Muhammadiyah tidak terafiliasi dengan partai manapun. Sehingga jemaah Muhammadiyah memiliki kebebasan untuk menentukan dan
menggunakan hak politik sesuai dengan aspirasi politiknya.
”Silakan menggunakan hak politiknya sesuai pilihannya,” katanya di Kudus, Jumat (21/4/2023).
Baca juga: Sekum PP Muhammadiyah Pimpin Salat Idulfitri di Setrokalangan Kudus
Namun, di dalam menentukan pilihan politik pihaknya menyarankan tidak membawa organisasi Muhammadiyah ke dalam politik praktis. Tetapi lebih mengedepankan politik kebangsaan.
”Mengedepankan politik kebangsaan dan menjadikan pilihan politik sebagai bahan partisipasi di dalam kehidupan demokrasi,” sambungnya.
Menurutnya, warga negara harus memiliki pemikiran yang cerdas. Salah satunya memiliki banyak pengetahuan tentang pemilu.
”Harus paham pemilu dan aturannya. Sehingga menjadi warga negara yang tidak grusa-grusu serta asal-asalan menerima informasi dan menyebarkan tanpa tahu kebenaran informasi tersebut,” lanjutnya.
Terkait pemilihan presiden dan wakil presiden, Abdul Mu’ti meminta masyarakat bersabar. Yakni tidak berkampanye terlebih dahulu.
”Karena calon-calonnya saat ini belum ada. Wait and see dulu, jangan grusa-grusu karena belum waktunya terlibat di dalam proses dukung mendukung presiden dan wakil presiden,” terangnya.
Pihaknya menyarankan masyarakat menunggu terlebih dahulu keputusan dari partai politik. Selain itu juga menunggu pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) perihal siapa calon presiden dan wakil presiden yang nantinya maju.
”Ketika sudah ada kabar tersebut, barulah warga menentukan pilihan. Tetapi sekali lagi di dalam menentukan pilihan tidak membawa organisasi ini (Muhamadiyah, red) ke politik praktis,” pungkasnya.
Editor: Dani Agus
