Tinjau Brak Djarum, Plt Bupati Kudus Nilai Prokes di Perusahaan-Perusahaan Sudah Ketat
Yuda Auliya Rahman
Jumat, 15 Januari 2021 13:16:02
MURIANEWS, Kudus - Sejak diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kudus, Plt Bupati Kudus HM Hartopo beserta forkopimda terus melakukan pemantauan di sejumlah perusahaan di Kudus. Kali ini, pemantauan kedisiplinan PPKM di lakukan di salah satu brak PT Djarum Kaliputu, Kudus, Jumat (15/1/2021).
Hartopo mengatakan, dari pantauannya penerapan protokol kesehatan (prokes) di tempat itu sudah berjalan dengan baik.
"Semuanya sudah memenuhi sesuai aturan PPKM, sudah sesuai dengan instruksi Mendagri, Gubernur Jawa Tengah dan juga surat edaran bupati," katanya.
Lebih lanjut, pihaknya juga mengapresiasi protokol kesehatan dan apa yang sudah diterapkan di PT Djarum. Pasalnya, kebijakan work form home di perusahaan tersebut melebihi 75 persen, sekat antarkaryawan, kewajiban bermasker, skrining awal juga diterapkan.
"Yang semula kapasitas 4.500 buruh, sementara ini hanya 1.100 buruh saja yang bekerja. Artinya itu malah tidak ada 25 persennya, malah bagus. Tiap buruh ada pembatas akrilik, pakai masker juga, jadi saat komunikasi droplet tidak kena orang lain," ujarnya.
Selain itu, lanjut Hartopo, buruh yang bekerja juga diwajibkan dalam kondisi sehat. Dan jika ada yang bergejala seperti panas di atas rata-rata buruh juga tidak diperbolehkan untuk masuk bekerja.
Plt Bupati Kudus saat meninjau di Brak Djarum Kaliputu. (MURIANEWS//Yuda Auliya Rahman)[/caption]
MURIANEWS, Kudus - Sejak diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kudus, Plt Bupati Kudus HM Hartopo beserta forkopimda terus melakukan pemantauan di sejumlah perusahaan di Kudus. Kali ini, pemantauan kedisiplinan PPKM di lakukan di salah satu brak PT Djarum Kaliputu, Kudus, Jumat (15/1/2021).
Hartopo mengatakan, dari pantauannya penerapan protokol kesehatan (prokes) di tempat itu sudah berjalan dengan baik.
"Semuanya sudah memenuhi sesuai aturan PPKM, sudah sesuai dengan instruksi Mendagri, Gubernur Jawa Tengah dan juga surat edaran bupati," katanya.
Lebih lanjut, pihaknya juga mengapresiasi protokol kesehatan dan apa yang sudah diterapkan di PT Djarum. Pasalnya, kebijakan work form home di perusahaan tersebut melebihi 75 persen, sekat antarkaryawan, kewajiban bermasker, skrining awal juga diterapkan.
"Yang semula kapasitas 4.500 buruh, sementara ini hanya 1.100 buruh saja yang bekerja. Artinya itu malah tidak ada 25 persennya, malah bagus. Tiap buruh ada pembatas akrilik, pakai masker juga, jadi saat komunikasi droplet tidak kena orang lain," ujarnya.
Selain itu, lanjut Hartopo, buruh yang bekerja juga diwajibkan dalam kondisi sehat. Dan jika ada yang bergejala seperti panas di atas rata-rata buruh juga tidak diperbolehkan untuk masuk bekerja.
"Buruh yang ketemu suami atau saudara dari luar kota juga harus WFH dua pekan, ini sangat steril. Jadi penularan tidak bisa masuk ke perusahaan. Semoga dengan disiplinya perusahaan-perusahaan ini tidak ada klaster penularan di perusahaan," jelasnya.
Sementara Vice President Director Djarum Foundation FX Supanji menyatakan, protokol kesehatan ketat di perusahaan, sudah diterapkan semenjak pandemi Covid -19 berlangsung. Ketika libur, para buruh juga tidak diperkenankan melakukan perjalanan ke luar kota.
"Sejak Covid -19 ada kami langsung gerak, karena kami punya puluhan ribu karyawan yang tentunya harus dilindungi. Seluruh brak Djarum diterapkan peraturan yang sama, protokol kesehatan ketat," terangnya.
Reporter : Yuda Auliya Rahman
Editor: Ali Muntoha
