Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah hingga kini belum mendapatkan petunjuk resmi terkait program bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng bagi warga kurang mampu.
Pemprov Jateng sampai saat ini masih menunggu pemberitahuan dari pemerintah pusat, untuk segera menjalankan program dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
(televisi, red). Tapi untuk petunjuk resminya belum ada," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jateng Sumarno saat ditemui di Kudus, Selasa (5/5/2022).
Pihaknya menyebut pihaknya sudah memiliki data warga kurang mampu yang masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Namun, pihaknya belum mengetahui pasti sasaran warga yang mendapatkan BLT minyak goreng tetap sama dari data tersebut ataukah tidak.
"Apakah nanti sasaranya itu atau tidak masih menunggu dari pemerintah pusat," ucapnya.
Diberitakan sebelumya, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng sebesar Rp 100 ribu per bulan. Pemerintah juga telah menganggarkan sebesar Rp 6,9 trilun untuk memberikan BLT minyak goreng itu selama tiga bulan.Anggaran tersebut bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp 6,15 triliun dan sisanya dari TNI-Polri sebesar Rp 750 miliar.
Bantuan ini akan digelontorkan untuk 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, bantuan juga diberikan kepada 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL). Reporter: Yuda Auliya RahmanEditor: Ali Muntoha
[caption id="attachment_282701" align="alignleft" width="1280"]

Sekretaris Daerah Pemprov Jateng. (MURIANEWS/Yuda Auliya Rahman)[/caption]
MURIANEWS, Kudus - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah hingga kini belum mendapatkan petunjuk resmi terkait program bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng bagi warga kurang mampu.
Pemprov Jateng sampai saat ini masih menunggu pemberitahuan dari pemerintah pusat, untuk segera menjalankan program dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
"Kami tahu ada program BLT minyak goreng justru dari
running text (televisi, red). Tapi untuk petunjuk resminya belum ada," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jateng Sumarno saat ditemui di Kudus, Selasa (5/5/2022).
Pihaknya menyebut pihaknya sudah memiliki data warga kurang mampu yang masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) ataupun Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Namun, pihaknya belum mengetahui pasti sasaran warga yang mendapatkan BLT minyak goreng tetap sama dari data tersebut ataukah tidak.
"Apakah nanti sasaranya itu atau tidak masih menunggu dari pemerintah pusat," ucapnya.
Baca: Pemerintah Kucurkan Rp 6,9 Triliun untuk BLT Minyak Goreng
Diberitakan sebelumya, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng sebesar Rp 100 ribu per bulan. Pemerintah juga telah menganggarkan sebesar Rp 6,9 trilun untuk memberikan BLT minyak goreng itu selama tiga bulan.
Anggaran tersebut bersumber dari Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp 6,15 triliun dan sisanya dari TNI-Polri sebesar Rp 750 miliar.
Baca: Jangan Serakah, Ini Orang yang Berhak Mendapatkan BLT Minyak Goreng
Bantuan ini akan digelontorkan untuk 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, bantuan juga diberikan kepada 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL).
Reporter: Yuda Auliya Rahman
Editor: Ali Muntoha