Hal itu disampaikan oleh Bupati Rembang Abdul Hafidz didampingi Wakil Bupati Bayu Andriyanto dan sejumlah kepala SKPD saat menerima kunjungan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Bambang Sadono di Ruang Rapat Bupati Rembang,Jum'at (6/1/2017).
Menurut Hafidz, banyaknya volume kendaraan terlebih di pagi ketika jam masuk kerja dan sekolah sangat berbahaya bagi keselamatan pengguna jalan.
Beberapa waktu yang lalu, katanya, pihak Kepolisian Resor Rembang sempat mengusulkan kepada pemkab untuk melarang kendaraan bersumbu besar melintas di jalan raya Pantura Rembang saat jam berangkat sekolah.Hal itu dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada para pelajar saat berangkat sekolah. Namun, menurutnya hal itu dapat mengganggu sistem perekonomian secara makro.
"Kemarin dari pihak polres mengusulkan kepada pemkab, bahwa jam 06.30 - 08.00 WIB, untuk kendaraan bersumbu besar dilarang untuk melintas. Namun, masalahny adalah, satu jam berhenti akan mengganggu ekonomi makro. Maka permintaan polres masih kami diskusikan lagi, agar tidak disalahkan pemerintah pusat," jelas Hafidz.
Bupati mengungkapkan, jalan lingkar yang dikabarkan mempunyai panjang 25,67 kilometer dan lebar 20 meter, hingga kini dikabarkan masih saja dalam tahap FS atau uji kelayakan di Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (B2PJN) V Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Rencananya jalan tersebut akan melintasi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kaliori, Rembang, dan Lasem.
"Sudah tiga sampai empat tahun masih saja tahap FS. Kalau tidak ada tekanan dari bawah yang kuat mungkin ya sampai sepuluh tahun ya begini-begini saja. Untuk kami berharap ke Pak Bambang Sadono mau menyuarakannya ke pusat,lebih cepat lebih baik,” ungkapnya.Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Rembang, Hari Susanto menambahkan tanggal 10 mendatang pihaknya akan mengundang Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional. Kejelasan terkait tahapan selanjut sangat diperlukan untuk percepatan realisasi jalan lingkar yang sangat dibutuhkan masyarakat."Kemudian terkait pembiayaanpun masih belum jelas. Pada waktu paparan di Bappeda beban pembiayan jalan lingkar ditanggung oleh B2PJN, karena nantinya menjadi aset pemerintah. Namun kemarin saat bertemu lagi ternyata pembiayaannya sharing, pemerintah kabupaten mungkin yang pengadaan tanahnya,"ujarnya.Menanggapi masukan dari pemkab, Bambang Sadono berjanji akan menyampaikan ke pemerintah pusat. Nantinya keluhan yang disampaikan dilengkapi surat yabg berisi pertanyaan atau usulan dari pemkab."Berdasarkan dari surat itu akan kami akan berusaha menindak lanjutinya, seperti pengadaan pipa dan jalan lingkar. Begitu juga persoalan nelayan tadi,supaya nanti usaha saya benar-benar memperoleh hasil yang konkrit,"pungkasnya.
Editor : Kholistiono
Murianews,Rembang - Tingginya volume kendaraan yang melintas di jalur Pantura Rembang, menjadi salah satu pemicu tingginya angka kecelakaan di Kabupaten Rembang. Salah satu solusi untuk mengurangi risiko tersebut adalah jalan lingkar.
Hal itu disampaikan oleh Bupati Rembang Abdul Hafidz didampingi Wakil Bupati Bayu Andriyanto dan sejumlah kepala SKPD saat menerima kunjungan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Bambang Sadono di Ruang Rapat Bupati Rembang,Jum'at (6/1/2017).
Menurut Hafidz, banyaknya volume kendaraan terlebih di pagi ketika jam masuk kerja dan sekolah sangat berbahaya bagi keselamatan pengguna jalan.
Beberapa waktu yang lalu, katanya, pihak Kepolisian Resor Rembang sempat mengusulkan kepada pemkab untuk melarang kendaraan bersumbu besar melintas di jalan raya Pantura Rembang saat jam berangkat sekolah.Hal itu dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada para pelajar saat berangkat sekolah. Namun, menurutnya hal itu dapat mengganggu sistem perekonomian secara makro.
"Kemarin dari pihak polres mengusulkan kepada pemkab, bahwa jam 06.30 - 08.00 WIB, untuk kendaraan bersumbu besar dilarang untuk melintas. Namun, masalahny adalah, satu jam berhenti akan mengganggu ekonomi makro. Maka permintaan polres masih kami diskusikan lagi, agar tidak disalahkan pemerintah pusat," jelas Hafidz.
Bupati mengungkapkan, jalan lingkar yang dikabarkan mempunyai panjang 25,67 kilometer dan lebar 20 meter, hingga kini dikabarkan masih saja dalam tahap FS atau uji kelayakan di Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (B2PJN) V Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Rencananya jalan tersebut akan melintasi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kaliori, Rembang, dan Lasem.
"Sudah tiga sampai empat tahun masih saja tahap FS. Kalau tidak ada tekanan dari bawah yang kuat mungkin ya sampai sepuluh tahun ya begini-begini saja. Untuk kami berharap ke Pak Bambang Sadono mau menyuarakannya ke pusat,lebih cepat lebih baik,” ungkapnya.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Rembang, Hari Susanto menambahkan tanggal 10 mendatang pihaknya akan mengundang Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional. Kejelasan terkait tahapan selanjut sangat diperlukan untuk percepatan realisasi jalan lingkar yang sangat dibutuhkan masyarakat.
"Kemudian terkait pembiayaanpun masih belum jelas. Pada waktu paparan di Bappeda beban pembiayan jalan lingkar ditanggung oleh B2PJN, karena nantinya menjadi aset pemerintah. Namun kemarin saat bertemu lagi ternyata pembiayaannya sharing, pemerintah kabupaten mungkin yang pengadaan tanahnya,"ujarnya.
Menanggapi masukan dari pemkab, Bambang Sadono berjanji akan menyampaikan ke pemerintah pusat. Nantinya keluhan yang disampaikan dilengkapi surat yabg berisi pertanyaan atau usulan dari pemkab.
"Berdasarkan dari surat itu akan kami akan berusaha menindak lanjutinya, seperti pengadaan pipa dan jalan lingkar. Begitu juga persoalan nelayan tadi,supaya nanti usaha saya benar-benar memperoleh hasil yang konkrit,"pungkasnya.
Editor : Kholistiono
