Pemerintah Diminta Komitmen Jalankan Roadmap Pendidikan Inklusif

Hal ini ditegaskan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Dalam keterangan tertulis yang diterima MURIANEWS, Senin (6/7/2020) mengatakan, saat ini dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, baru 80 kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah yang mengatur pendidikan inklusif.

“Ada peta jalan tetapi saat ini belum ada satu payung aturan yang membuat realisasi program menjadi sebuah kewajiban. Ada empowerment, namun apabila tidak terealisasi hendaknya ada langkah-langkah yang memaksa, agar pemerintah daerah dan sekolah merealisasikannya. Karena kita lihat antara program dan realisasi simpangannya cukup tinggi,"  katanya.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2017 yang mencatat 70 % dari 1,6 juta anak berkebutuhan khusus tidak memperoleh pendidikan yang layak. Artinya, hanya sekitar 480.000 anak berkebutuhan khusus yang mengakses pendidikan.

”Dan ternyata hanya 18 persen saja yang menikmati pendidikan inklusif,” ujarnya.

Secara umum pendidikan inklusif, menurut dia, adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya.

Selain pendidikan inklusif, Rerie panggilan akrab politisi Partai Nasdem itu, juga menyoroti peta jalan sebaran guru yang berkualitas di setiap sekolah di Tanah Air.
Selain pendidikan inklusif, Rerie panggilan akrab politisi Partai Nasdem itu, juga menyoroti peta jalan sebaran guru yang berkualitas di setiap sekolah di Tanah Air.Dia mengungkapkan bahwa pemerintah perlu menaruh perhatian yang serius terhadap langkah-langkah meningkatkan kualitas guru dan persebarannya. Upaya tersebut diyakini Rerie mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Tanah Air.Dalam hal ini, Rerie menilai telah terjadi jurang yang cukup lebar antara sekolah favorit, karena ditunjang dengan tenaga pendidik yang berkualitas, dengan sekolah pada umumnya.“Bagaimana agar peta jalan pendidikan ini bisa terealisasi, harus ada langkah-langkah yang secara konseptual bisa menyelesaikan persoalan ini. Misalnya dengan pertukaran guru yang bagus ditempatkan di sekolah-sekolah yang biasa atau di sekolah yang memang masih membutuhkan," pungkasnya. Reporter: Ali MuntohaEditor: Ali Muntoha