Kajari Kudus: TP4D Bukan Pelindung Hukum Pidana Korupsi

Murianews, Kudus - Keikutsertaan organisasi perangkat daerah serta para Kepala Desa di Kabupaten Kudus dalam program Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D), dipastikan tidak akan menghalangi proses hukum bila ditemukan pelanggaran. Seandainya sudah diberi rambu-rambu namun tetap melanggar, proses hukum akan tetap diterapkan aparat. Kajari Kudus Herlina Setyorini menjelaskan, pendampingan dilaksanakan dengan cara memberikan panduan-panduan terkait penggunaan anggaran. Penjelasan peraturan juga akan ditekankan pihaknya dalam proses pendampingan. "Intinya, kami hanya memberikan rambu-rambu mengenai aturan apa saja yang harus dilakukan," tekan Herlina. Pihaknya juga memastikan akan menindak tegas sandainya ada OPD maupun Kades yang sudah mendapatkan panduan namun tetap melanggar. Risiko ditanggung organisasi perangkat daerah. "TP4D bukan merupakan tameng, jika melanggar, tetap diproses hukum sesuai aturan yang ada," terangnya. Terkait antisipasi tindak korupsi, instansi yang Herlina pimpin berkomitmen untuk mengoptimalkan sinergi dengan Pemkab. Salah satunya, mengantisipasi tindak pidana korupsi proyek publik melalui program TP4D tersebut. Dasar pendampingan sebenarnya sudah cukup kuat. Herlina menyatakan dasar pendampingan salah satunya mengacu pada Surat Kerjasama Pendampingan antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Kejaksaan Negeri Kudus Nomor 18 Tahun 2014 dan Nomor B-1500/0.3.18/Gs/11/2014 Tanggal 13 November 2014. Dasar lainnya adalah Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP.152/A/JA/10/2015 Tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4). Dalam perjanjian tersebut diputuskan tim diikutkan pada tahapan penyelenggaraan proyek publik. Pemberitahuan rambu-rambu dilakukan agar tidak ada aturan yang dilanggar. "Diharapkan, semua proses dan tahapan dijalankan," tandasnya. Sementara Bupati Kudus HM Tamzil memastikan pihaknya akan bersinergi dengan kejaksaan. Ia menargetkan proyek publik tidak hanya memberi manfaat secara maksimal tetapi juga mempedomani aturan main yang berlaku. "Kepatuhan pada hukum diharapkan mengantisipasi kemungkinan persoalan hukum di kemudian hari," tandas Tamzil. Editor: Supriyadi