Aturan yang dimaksud adalah tentang zonasi waktu berdagang dan lokasi-lokasi yang diperbolehkan untuk berdagang. Kebersihan sekitar lapak juga diharapkan bisa dijaga walaupun pihak Pemkab telah menyediakan petugas kebersihan.
"Setidaknya para pedagang juga menjaga lingkungannya," ucapnya saat bersilaturahmi dengan 800 orang PKL di GOR Bung Karno, Kamis (18/7/2019) sore.
Ke depan, perlahan tapi pasti Tamzil bakal mengarahkan para PKL untuk mengurangi sampah plastik yang selama ini dianggap sebagai masalah yang krusial. Hanya, kesadaran akan hal ini juga harus terbangun dari sisi para pedagang.
"Pemkab dan PKL harus sepaham dan sejalan dalam hal ini," jelasnya.
Tamzil optimistis, di tahun 2030 nanti Kudus akan bebas dari sampah plastik. Semua bisa tercapai jika seluruh komponen di masyarakat bisa bersinergi dan sejalan dalam hal kesadaran menjaga lingkungan.
"Kami canangkan 2030 Kudus bebas sampah plastik," ucapnya.
Sementara untuk mengapresiasi para PKL, pihaknya akan menfasilitasi keikusertaan 500 orang PKL pada program BPJS Ketenagakerjaan. Dengan jangka tiga bulan mendatang. Keikutsertaan pedagang diharapkan bisa menjamin mereka jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Sementara untuk mengapresiasi para PKL, pihaknya akan menfasilitasi keikusertaan 500 orang PKL pada program BPJS Ketenagakerjaan. Dengan jangka tiga bulan mendatang. Keikutsertaan pedagang diharapkan bisa menjamin mereka jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan."Ini adalah salah satu bentuk apresiasi kami mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, silahkan diteruskan pasca 3 bulan nanti," tandas Tamzil.Kepala Dinas Perdagangan, Sudiarti, menyebut di Kudus terdapat 4.500 PKL. Pedagang yang mengikuti silaturahmi dengan bupati berasal dari PKL CFD dan Balai Jagong. "Pada kesempatan laon akan coba kami pertemukan dengan Pak Bupati juga," tandasnya.Sementara Kepala Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus Bambang Margono menambahkan, keikutseretaan program tersebut oleh sektor informal masih rendah. Jingga sekarang pada sektor tersebut baru mencapai 10.000 peserta. Sedang sektor formal sekitar 184.000 peserta."Kami apresiasi komitmen bupati yang memfasilitasi PKL untuk ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan," tandasnya. Reporter: Anggara JiwandhanaEditor: Supriyadi
MURIANEWS.com, Kudus - Bupati Kudus HM Tamzil memastikan bakal memberi ruang pada para Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berkembang di Kabupaten Kudus. Hanya, orang nomor satu di Kudus tersebut meminta para PKL menaati sejumlah aturan dan tetap menjaga ketertiban dalam berbagai hal.
Aturan yang dimaksud adalah tentang zonasi waktu berdagang dan lokasi-lokasi yang diperbolehkan untuk berdagang. Kebersihan sekitar lapak juga diharapkan bisa dijaga walaupun pihak Pemkab telah menyediakan petugas kebersihan.
"Setidaknya para pedagang juga menjaga lingkungannya," ucapnya saat bersilaturahmi dengan 800 orang PKL di GOR Bung Karno, Kamis (18/7/2019) sore.
Ke depan, perlahan tapi pasti Tamzil bakal mengarahkan para PKL untuk mengurangi sampah plastik yang selama ini dianggap sebagai masalah yang krusial. Hanya, kesadaran akan hal ini juga harus terbangun dari sisi para pedagang.
"Pemkab dan PKL harus sepaham dan sejalan dalam hal ini," jelasnya.
Tamzil optimistis, di tahun 2030 nanti Kudus akan bebas dari sampah plastik. Semua bisa tercapai jika seluruh komponen di masyarakat bisa bersinergi dan sejalan dalam hal kesadaran menjaga lingkungan.
"Kami canangkan 2030 Kudus bebas sampah plastik," ucapnya.
Sementara untuk mengapresiasi para PKL, pihaknya akan menfasilitasi keikusertaan 500 orang PKL pada program BPJS Ketenagakerjaan. Dengan jangka tiga bulan mendatang. Keikutsertaan pedagang diharapkan bisa menjamin mereka jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
"Ini adalah salah satu bentuk apresiasi kami mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, silahkan diteruskan pasca 3 bulan nanti," tandas Tamzil.
Kepala Dinas Perdagangan, Sudiarti, menyebut di Kudus terdapat 4.500 PKL. Pedagang yang mengikuti silaturahmi dengan bupati berasal dari PKL CFD dan Balai Jagong. "Pada kesempatan laon akan coba kami pertemukan dengan Pak Bupati juga," tandasnya.
Sementara Kepala Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus Bambang Margono menambahkan, keikutseretaan program tersebut oleh sektor informal masih rendah. Jingga sekarang pada sektor tersebut baru mencapai 10.000 peserta. Sedang sektor formal sekitar 184.000 peserta.
"Kami apresiasi komitmen bupati yang memfasilitasi PKL untuk ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan," tandasnya.
Reporter: Anggara Jiwandhana
Editor: Supriyadi
