Pemkab Kudus Ingin Seluruh Warga Miskin Tercover Kesehatan Gratis, Camat dan Kades Harus Aktif

MURIANEWS, Kudus – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menggelar sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk warga miskin, di Pendapa Kabupaten, Kamis (30/1/2020). Dalam kesempatan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kudus HM Hartopo mengharapkan peran aktif dari para camat hingga kepala desa dalam memperhatikan warganya terkait pendataan warga yang berhak mendapatkan keikutsertaan JKN PBI. Hal tersebut dikarenakan pihaknya tidak ingin ada masyarakat tidak mampu yang tidak tercover dan terlewat dalam pendataan. Apalagi sampai menimbulkan opini publik seakan-akan Pemerintah Daerah hanya diam. “Saya tidak ingin seperti itu, masyarakat tidak mampu harus tercover semua dalam JKN PBI ini,” ucapnya. Terlebih dengan adanya kenaikan iuran BPJS yang dirasa menambah problem masyarakat kurang mampu di Kudus, dan berpengaruh dalam jumlah keikutsertaan masyarakat di BPJS. Dari proses validasi sendiri, Pemkab Kudis mendaftarkan sebanyak 47 ribu masyarakat miskin di BPJS. “Sedang untuk masyarakat tidak mampu yang lain akan dibantu melalui Jamkesda, hanya tetap menggunakan surat keterangan tidak mampu,” ujarnya. Oleh karena itulah, peran camat hingga kepala desa diminta untuk melayani dengan cepat dalam permasalahan ini. “Camat, lurah, maupun kades harus sigap melayani SKTM dan benar-benar memperhatikan warga miskinnya,” terangnya. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, Joko Dwi Putranto menjelaskan peserta JKN di Kudus meliputi peserta pekerja penerima upah yang telah terdata saat ini ada 305.392 jiwa. Kemudian peserta pekerja bukan penerima upah 77.557 jiwa, peserta bukan pekerja 11.423 jiwa, peserta PBI APBN 211.534 jiwa , peserta PBI APBD Provinsi Jateng 9.010 jiwa. “Mulai bulan Februari PBI APBD Kudus ada sebanyak 47.721 jiwa,” terangnya. (nap)   Reporter: Anggara Jiwandhana Editor: Ali Muntoha