Tak Terima Ditegur Soal Kebebasan Berpendapat, Dewas PDAM Kudus Laporkan Inspektorat ke Ombudsman

Dio, menanggap Inspektorat Kudus melakukan mal administrasi. Karena telah memeriksanya terkait pernyataan yang dia keluarkan tentang permasalahan yang ada di PDAM Kudus.

Dalam rilis yang dikirimkan pada MURIANEWS, Selasa (28/10/2020) malam, Dio mengatakan Inspektorat telah melanggar pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 Jo UU Nomor 21 tahun 2001.

Yang berisi setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, penyalahgunakan kewenangan, kesempatan ataui sarana yang ada padanya karena suatu jabatan.

“Inspektorat juga melanggal pasal 17 dan pasal 18 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang administasi pemerintahan. Pasal 17 yaitu badan atau pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenang dengan pengertian,” tulisnya dalam rilis.

Dio sendiri, merasa tak bersalah mengeluarkan statement tersebut. Dengan dasar pasal 14 tahun 2008 tentang kebebasan berpendapat dan informasi publik. Apalagi, kata dia, PDAM Kudus merupakan perusahan publik yang notabenenya masyarakat harus tahu.

“Yang berhak memanggil adalah bupati, bukan Inspektorat karena Dewas adalah kepanjangan tangan bupati. Karena ini, Dewas melaporkan dugaan mal adminitrasi di Ombusdman perwakilan Jawa Tengah,” kata dia.
“Yang berhak memanggil adalah bupati, bukan Inspektorat karena Dewas adalah kepanjangan tangan bupati. Karena ini, Dewas melaporkan dugaan mal adminitrasi di Ombusdman perwakilan Jawa Tengah,” kata dia.Di sisi lain, Ormas Komando Pejuang Merah Putih (KPMP) mengharapkan Plt Bupati Kudus HM Hartopo mengevaluasi perbuatan Dio yang membocorkan permasalahan internal PDAM kepada publik.Menurut KPMP, Dio juga telah gagal menjadi Dewan Pengawas karena kecolongan terkait kasus suap pengangkatan pegawai yang melibatkan tiga tersangka. Termasuk di antaranya Direkturnya, Ayatullah Humaini.“Dewas harusnya mengetahui semua, bagaimana mungkin pengangkatan pegawai dia tidak mengetahui, kami sudah mengajukan surat permohonan evaluasi personal dewas PDAM beberapa waktu lalu,” jelas Musbiyanto, Ketua KPMP. Reporter: Anggara JiwandhanaEditor: Ali Muntoha