Perubahan Perbup Protokol Kesehatan di Kudus Jadi Perda Baru Bisa Terealisasi 2021

MURIANEWS, Kudus – Pengubahan Peraturan Bupati Kudus Nomor 41/2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan menjadi peraturan daerah (perda) dimungkinkan baru bisa terealisasi di 2021 mendatang. Pasalnya, usulan perda tersebut baru bisa dimasukan pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di tahun 2021 mendatang. Kepala Bagian Hukum Setda Kudus Hermawan menerangkan jika setelah usulan dimasukkan dalam Propemperda 2021, usulan Perda tersebut akan dibahas di DPRD Kudus. Hermawan menambahkan, tahapannya masih cukup panjang. Sehingga tidak dimungkinkan untuk rampung pada tahun ini. “Memang tidak memungkinkan karena harus disepakati bersama eksekutif sebelum penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021,” kata Hermawan Senin (16/11/2020). Untuk draft perdanya, kata Hermawan, tengah disusun dan dikoordinasikan dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait. “Selain itu juga harus ada naskah akademiknya,” ujarnya. Setelahnya, lanjut dia, akan difasilitasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan tujuan agar peraturan di daerah, tidak tumpang tindih dengan aturan di provinsi. “Aturannya seperti itu, sebelum ditetapkan harus dibawa ke sana (provinsi) untuk di-review dan diberi masukan gubernur,” tandasnya. Sementara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kudus Djati Solechah mengatakan perlu banyak penyempurnaan jika Perbup Prokes diubah menjadi Perda. Pasalnya, lanjut dia, dalam pelaksanaannya di lapangan, penegakan Perbub sedikit terbentur dengan keadaan di lapangan. Misalnya, dalam Perbup belum dijelaskan siapa saja yang diizinkan untuk tidak memakai masker sementara. “Semisal orang yang sedang berolahraga atau dalam mobil sendirian sampai saat ini kami tidak menindaknya. Walau dalam perbupnya tidak diatur,” jelas dia.   Reporter: Anggara Jiwandhana Editor: Ali Muntoha