Senin, 27 Juli 2026

Apresiasi Pembaca

Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com

Syarat dan Ketentuan

Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.

Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.

Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.

Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.


MURIANEWS, Kudus – Bupati Kudus HM Hartopo turut mendorong kaum perempuan di Kudus untuk aktif dalam berpolitik. Praktik demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia, kata dia, tidak melulu tentang penguasa.

Justru masyarakatlah memiliki kuasa untuk berekspresi, menyampaikan pendapat, dan aspirasi. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat terutama perempuan, bisa lebih berperan aktif dalam berpolitik.

“Kita merdeka dan tidak dikekang dalam menyampaikan pendapat. Silakan untuk berpartisipasi. Masyarakat semua juga bisa nyaleg, menjadi calon gubernur dan lainnya,” katanya dalam pembinaan politik organisasi wanita yang diselenggarakan di ruang rapat lantai IV Gedung Setda, Selasa (28/12/2021).

Menurut Hartopo, politik tak selalu kotor seperti yang sering dinilaikan masyarakat pada umumnya. Lebih dari itu, politik adalah alat untuk meraih kekuasaan guna melayani masyarakat sebaik-baiknya.

“Bukan untuk kepentingan pribadi dan keluarga, praktik politik yang baik ditujukan untuk kepentingan masyaraka,” kata Hartopo.

Politik, imbuhnya, justru merupakan bentuk sinergitas antara pemerintah bersama rakyat. Berpegang pada hal tersebut, Hartopo terus menjalankan tugas sebagai bupati Kudus dengan tujuan melayani masyarakat.

“Saya juga, saya berpegang teguh bahwa semua kebijakan untuk kepentingan masyarakat,” terangnya.

Baca: 1.302 Perempuan di Kudus jadi Janda di Tahun 2021Dalam kesempatan tersebut pula, pihaknya meminta peserta menjadi pelopor untuk mengubah mindset masyarakat, utamanya dalam politik uang.“Money politics itu enggak boleh. Kalau ada oknum melakukannya langsung ditindak,” tegasnya.Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kudus Harso Widodo menyampaikan, jumlah peserta yang mengikuti pembinaan sebanyak 50 orang. Terdiri dari anggota TP PKK, Persit, Bhayangkari, maupun PD Aisyiyah.Acara, kata Harso, dilaksanakan guna meningkatkan pemahaman peserta terkait arti penting politik dan memahami politik dalam bingkai politik demokrasi. “Diharapkan pembinaan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terutama perempuan dalam pemilu,” pungkasnya. Reporter: Anggara JiwandhanaEditor: Ali Muntoha

Baca Juga

Follow Murianews.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Terpopuler