Usul Hartopo Tentang DBHCHT Bisa Digunakan untuk Infrastruktur, Ini Kata Dierjen Perimbangan Kemenkeu

MURIANEWS, Kudus –Direktur Jenderal (Dierjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI Astera Primanto Bhakti mengatakan belum bisa secepatnya merevisi UU HKPD, yang didalamnya mengatur tentang penggunaan DBHCHT. Hal itu sebagai respon atas usulan Bupati Kudus HM Hartopo terkait penggunaan DBHCHT agar lebih fleksibel dan bisa digunakan untuk infrastruktur.

“Tak terkecuali di wilayah Jawa Tengah, oleh karenanya UU HKPD hadir agar pembangunan di daerah dapat lebih strategis,” kata dia usai sosialisasi UU HKPD di Pendapa Kabupaten, Jumat (11/3/2022).

Walaupun demikian, pihaknya tetap akan mempertimbangkan fleksibilitas penggunaan DBHCHT. Namun, Prima juga mendorong agar seluruh kepala daerah terus meningkatkan kualitas belanja daerah.

Baca: Pemkab Kudus Getol Sosialisasikan Penggunaan DBHCHT

“Masing-masing wilayah memiliki kondisi geografis maupun permasalahan sosial yang berbeda. Kami mengajak kepala daerah memetakan permasalahan dan mengefisienkan belanja daerah sehingga pembangunan lebih strategis,” pungkasnya.

Kabupaten Kudus menjadi tuan rumah kick off sosialisasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Kegiatannya pun digelar di Pendapa Kabupaten Kudus, Jumat (11/3/2022) dan diikuti sejumlah kepala daerah, seperti Jepara, Rembang, dan Blora.
Kabupaten Kudus menjadi tuan rumah kick off sosialisasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Kegiatannya pun digelar di Pendapa Kabupaten Kudus, Jumat (11/3/2022) dan diikuti sejumlah kepala daerah, seperti Jepara, Rembang, dan Blora.Baca: Bupati Kudus Kekeh Usul Penggunaan DBHCHT Bisa untuk InfrastrukturDalam acara yang sama, HM hartopo kembali mengungkapkan keinginannya agar pemerintah bisa merevisi peraturan tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk lebih fleksibel lagi.Hartopo mengatakan, bila alokasi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kudus sudah terpenuhi dan didapati sisa anggaran, maka bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur sama seperti aturan sebelum-sebelum ini. Reporter: Anggara JiwandhanaEditor: Cholis Anwar