Honorer Akan Dihapus, Bagaimana Nasib Pegawai BLUD Kudus?

MURIANEWS, Kudus – Pemerintah akan menghapus tenaga honorer mulai tahun depan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus kini tengah menanti kejelasan bagiamna status para pegawai di Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pemkab Kudus juga tengah berkosultasi mengenai hal ini dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Pasalnya, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), ASN yang diakui hanyalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) saja.

“Kami baru saja mengonsultasikannya kemarin ke Kemenpan, hasilnya masih dalam kajian. Jadi untuk sementara ya masih jalan saja,” kata Plt Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kudus Putut Winarno, Sabtu (26/3/2022).

Walau begitu, Putut memastikan akan terus meng-update perkembangan kajian tersebut. Sementara untuk para pegawai BLUD diharapkan tidak terpengaruh isu yang belum pasti dan tetap memaksimalkan pelayanan.

“Sebenarnya tenaga BLU-kan ada aturannya sendiri ya seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2018 atau PP Nomor 47, namun kalau disinkronkan dengan PP 49 ini agak berbenturan, nah ini yang sedang dicari jalan keluarnya oleh pusat, kami update nanti,” pungkasnya.

Baca: Tenaga Honorer Akan Dihapus, Disdikpora Kudus Ketar-ketirSementara Pelaksana Harian (PLH) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Kudus Andini Aridewi berharap ada solusi terbaik untuk para tenaga BLUD. Di DKK sendiri, kata Andini, ada sebanyak 175 orang pegawai BLUD yang ada di puskesmas-puskesmas.Jumlah tersebut, imbuhnya, belum termasuk tenaga BLUD yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Loekmono Hadi Kudus.“Kami belum bisa menjelaskan secara pasti ya, teknisnya seperti apa kami akan menunggu arahan dari pusat atau lewat BKPP Kudus,” pungkasnya. Reporter: Anggara JiwandhanaEditor: Ali Muntoha