Pembebasan Tanah SIHT Kudus, Bupati: Harganya Harus Masuk Akal

[caption id="attachment_295324" align="alignleft" width="1280"] Salah satu bangunan di Kawasan Industri Hasil Tembakau Kudus. (Murianews/Anggara Jiwandhana)[/caption] MURIANEWS, Kudus – Proses pembebasan tanah untuk pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, diminta tetap sesusai regulasi. Harga yang ditawarkan ke pemilik tanah juga diminta masuk akal. Hal tersebut harus dilakukan agar di kemudian hari tidak dijumpai permasalahan. Sehingga pembangunan SIHT bisa tepat waktu dan berjalan dengan lancar. Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan hal itu Sabtu (11/6/2022). Haropo memastikan tak akan campur tangan dalam pembelian tanah itu. Dia mempercayakan seutuhnya pada Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus. ”Saya serahkan ke mereka (Disnaker Perinkop UKM, red) yang penting harus sesuai regulasi yang ada,” imbuh Hartopo. Baca: Kudus Bakal Bangun Sentra Industri Hasil Tembakau, Dananya Segini Terkait lokasi, Hartopo menyarankan tetap berada di sekitaran Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) yang sudah lebih dulu berdiri. Dalam proses pengadaan tanah, pihaknya mempersilahkan akan menggunakan tanah milik warga maupun milik desa. ”Yang penting pengkajian harganya ada dan masuk akal, akses jalannya bagus, ya sudah itu saja,” sambung dia. Pemerintah daerah sendiri, kini telah menyediakan anggaran sebesar Rp 18 miliar khusus untuk membeli tanah bakal pembangunan SIHT. Sementara pembangunan gedung-gedung produksinya akan dilaksanakan 2023 mendatang. Baca: Sentra Industri Hasil Tembakau Kudus Bakal Berisi 30 Gudang Sebagai informasi, Pemkab Kudus saat ini telah melakukan pengkajian harga tanah untuk pembangunan SIHT. Di mana per meternya adalah sebesar Rp 1,5 juta hingga Rp 2 juta. Namun jumlah tersebut belum jumlah final. Pemkab Kudus sendiri menjamin SIHT akan lebih luas besarannya dibanding KIHT yang lebih dulu sudah ada.   Reporter: Anggara Jiwandhana Editor: Ali Muntoha