Senin, 27 Juli 2026

Apresiasi Pembaca

Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com

Syarat dan Ketentuan

Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.

Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.

Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.

Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.


MURIANEWS, Kudus – Komisi B DPRD Kudus mendesak Pemkab Kudus untuk melakukan evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus (Disnaker Perinkop UKM). Bupati Kudus HM Hartopo pun angkat suara.

Hartopo mengakui jika OPD yang dikiritisi oleh DPRD Kudus itu adalah Disnaker Perinkop UKM.

”Kepalanya, Bu Rini (Rini Kartika Hadi Ahmawati, red) tadi sudah izin saya untuk menemani kunjungan kerja dari DPRD Karanganyar. Jadi tidak bisa datang rapat, saya pikir tidak ada masalah karena tadi juga ada wakil dari dinasnya,” kata Hartopo usai Sidang Paripurna DPRD Kudus, Senin (18/7/2022).

Hartopo menyebut, sejauh ini Disnaker dan semua OPD yang ada di lingkungan Pemkab Kudus memiliki pola komunikasi yang baik. Sehingga dia tidak mempermasalahkan hal ini.

”Kami pikir semuanya ya komunikatif, berkinerja baik juga, mereka hadir ya saya tahu karena sebelumnya mereka sudah komunikasi, jadi saya rasa tidak masalah,” tandasnya.

Baca: Komisi B DPRD Kudus Desak Disnaker Dievaluasi, Kenapa?

Komisi B DPRD telah melayangkan salinan evaluasi kepada pimpinan DPRD Kudus usai sidang paripurna di DPRD Kudus, Senin (18/7/2022) agar diberikan kepada pemerintah daerah.Ketua Komisi B DPRD Kudus Anis Hidayat mengatakan, pihaknya sebenarnya telah memanggil kepala OPD tersebut untuk membahas seputar pemulihan ekonomi Kabupaten Kudus dan program kerja Bupati Kudus.Namun, kepala OPD yang bersangkutan justru tidak hadir sehingga membuat pembahasan tertunda.”Karena ini kepentingan masyarakat, kami harapkan ada evaluasi untuk itu,” pungkasnya. Reporter: Anggara JiwandhanaEditor: Ali Muntoha

Baca Juga

Follow Murianews.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Terpopuler