Bawaslu Ajukan Dana Rp 15 Miliar untuk Awasi Pilkada Kudus

MURIANEWS, Kudus – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mengajukan anggaran untuk pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sebesar Rp 15 miliar.

Ketua Bawaslu Kudus Moh Wahibul Minan mengatakan, telah berkonsultasi dengan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kudus. Namun angka yang disepakati dimungkinkan akan mengalami penurunan.

”Kemarin kami sudah konsultasi ke sana (Kesbangpol) mengajukannya si Rp 15 miliar, tapi sepertinya turun menjadi Rp 10,3 miliar,” katanya, Jumat (5/8/2022).

Anggaran paling banyak, lanjut Minan, adalah pada sosialisasi ke masyarakat. Selain itu juga, akan digunakan untuk membayar jasa panitia pengawas kecamatan (panwascam) dan turunannya.

”Anggaran kemungkinan akan ke sana, sepertinya masih aman,” ujarnya.

Baca: Bawaslu Grobogan Luncurkan Buku Tapak Tilas Pengawas Pemilu 2004-2023

Apalagi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berencana untuk cost sharing sehingga beban anggaran akan lebih ringan.
Apalagi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berencana untuk cost sharing sehingga beban anggaran akan lebih ringan.”Jadi misalkan nanti Rp 10,3 miliar itu turun lagi tetap ada dana berbagi (cost sharing) dari Pemprov,” pungkasnya.Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menyepakati anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Kudus sebesar Rp 45 miliar.Jumlah tersebut, akan dicairkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebanyak tiga kali tahun anggaran. Yakni pada anggaran 2023, 2024, dan 2025. Walau begitu, penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) hanya akan dilakukan sekali pada 2023.KPU sebelumnya mengusulkan anggaran untuk Pemiliu sebesar Rp 59,16 miliar. Pemkab, kemudian melakukan verifikasi dan pencermatan biaya sesuai batas kewajaran dan munculah angka Rp 45 miliar. Reporter: Anggara JiwandhanaEditor: Ali Muntoha