Semua Fraksi DPRD Kudus Desak Kepala Disnaker Kudus Dievaluasi

MURIANEWS, Kudus – Semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mendesak agar bupati Kudus segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Tenaga Kerja Perinkop dan UMKM (Disnaker Perinkop) Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati.

Alasannya, adalah karena kinerja Disnaker Perinkop UMKM Kudus dinilai tidak maksimal. Hal tersebut kemudian berimbas pada minimnya realisasi penyerapan anggaran  yang sampai saat ini hanya mencapai 11,7 persen.

Usulan semua fraksi tersebut, disampaikan dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi atas Penjelasan Bupati Kudus terkait Ranperda Perubahan APBD Kudus Tahun 2022 di ruang sidang paripurna DPRD Kudus, Jumat (1/9/2022) malam.

Salah satu yang menyerukan pengevaluasian Kepala Disnaker Kudus adalah Fraksi Golkar. Juru Bicara Fraksi Golkar Susanto menilai akan sangat disayangkan bila dinas ini tidak bisa bekerja secara maksimal.

Baca: Komisi B DPRD Kudus Desak Disnaker Dievaluasi, Kenapa?

Pasalnya, saat ini banyak program kegiatan yang bertujuan untuk pemulihan ekonomi masyarakat pascapandemi yang bertumpu di Disnaker Perinkop UMKM.

”Kami mohon agar Kepala Dinasker dievaluasi. Sebagai pengelola anggaran besar, Disnaker Perinkop UMKM membutuhkan kepala dinas yang cakap dan mampu mengoperasikan secara organik semua SDM yang ada di OPD tersebut,” katanya saat penyampaian pandangan umum.
”Kami mohon agar Kepala Dinasker dievaluasi. Sebagai pengelola anggaran besar, Disnaker Perinkop UMKM membutuhkan kepala dinas yang cakap dan mampu mengoperasikan secara organik semua SDM yang ada di OPD tersebut,” katanya saat penyampaian pandangan umum.Hal senada juga disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Sayid Yunanta. Dalam penyampaian pandangan umumnya, Sayid menyebut pada tahun 2021 capaian realisasi anggaran Disnaker cukup rendah, yaitu hanya sebesar Rp 1,26 miliar dari jumlah anggaran Rp 47,82 miliar saja.”Atau hanya sekitar 2,6 persen. Kemudian di tahun 2022 sampai sekarang, serapan anggaran di dinas tersebut juga masih sangat rendah yakni hanya 11,7 persen,” ungkap Sayid.Oleh karena itu, Fraksi PKS mendorong untuk peningkatan kinerja pada Disnaker Perinkop dan UMKM. Bahkan, bila diperlukan, mereka meminta agar bupati Kudus mengevaluasi Kepala Disnaker Perinkop UMKM.”Evaluasi diperlukan demi perbaikan kinerja mengingat program-program untuk stimulan pertumbuhan ekonomi pasca pandemic ada di sana,” pungkasnya. Reporter: Anggara JiwandhanaEditor: Ali Muntoha