Pemkab Kudus Siap Jalankan Arahan Jokowi soal Inflasi

MURIANEWS, Kudus – Bupati Kudus HM Hartopo memastikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, Jawa Tengah, siap mengikuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penanganan inflasi di tingkat daerah. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh mulai dari pengecekan harga-harga komoditas pokok, hingga pemberian bantuan langsung tunai (BLT) untuk menekan angka inflasi di daerah. ”Saya mendukung dan segera menindaklajuti apa yang menjadi arahan presiden. Segera saya koordinasikan dengan OPD dan tim P3DN secepatnya,” kata Hartopo usai menghadiri pengarahan presiden di Jakarta, Kamis (29/9/2022). Hartopo mengungkapkan, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa inflasi menjadi momok yang menakutkan bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Untuk menghadapi momok itu, presiden mengajak jajarannya untuk bersatu. ”Beliau berkata jika pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai ke bawah, harus bersatu, ini saya rasa yang disampaikan pak presiden benar,” sambungnya. Baca: Inflasi Kembali Intai Kudus di Bulan September Dia menambahkan, penguatan ekonomi nasional memang seharusnya dimulai dari daerah. Adapun caranya bisa melalui pemberdayaan potensi dalam negeri atau lokal. Termasuk didalamnya adalah pemberdayaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) ”Kami terus mendorong UMKM bisa masuk e-katalog lokal.  Saat ini terdapat lebih dari 300 produk lokal yang sudah tercatat di e-katalog,” pungkasnya. Sebagai informasi, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tingkat inflasi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, kini sudah melebihi angka inflasi di Provinsi Jateng bahkan Nasional. Baik secara tahun kalender maupun year on year, Kudus lebih tinggi. Baca: Inflasi dan BBM Naik, Pemkab Kudus Siap-Siap Gelontorkan BLT Adapun, tingkat inflasi Kudus secara tahun kalender adalah sebesar 4,09 persen, sedangkan Jateng 3,87 persen dan nasional 3,63 persen. Sementara bila dilihat secara year on year, tingkat inflasi Kudus berada di angka 5,06 persen, sedangkan Jateng 5,03 persen dan nasional 4,69 persen. BPS pun merekomendasikan agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bisa segera menjalankan program-program strategis. Utamanya untuk menekan kenaikan harga bahan pokok. Reporter: Anggara Jiwandhana Editor: Ali Muntoha