KSPSI Desak Bupati Keluarkan SE Penerapan UMK Kudus 2023 dan Struktur Upah

Murianews, Kudus – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mendorong bupati mengeluarkan surat edaran (SE) untuk para pengusaha di Kudus. Isinya adalah meminta mereka untuk menerapkan upah minimum atau UMK Kudus 2023 dan Struktur Upah. Untuk UMK yang kini diusulkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus yakni sebesar  Rp 2.439.813,98, akan diterapkan untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun. Sementara untuk struktur upah, yang menurut KSPSI nominal upahnya adalah sebesar Rp 2.533.000, akan diterapkan untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun. ”Karena itu kami mendorong bupati untuk mengeluarkan SE terakit ini. Mengingat dari kalangan pengusaha saat ini masih belum sepakat dengan usulan tersebut,”  kata perwakilan KSPSI Kudus Subaan, Sabtu (3/12/2022). Baca: UMK Kudus 2023 Akan Diusulkan Rp 2.439.813,98 Dia mengungkapkan, nominal tersebut dianggap sudah sangat pas dengan kondisi harga bahan pokok di Kudus yang mulai merangkak naik. Sehingga pekerja diharapkan tetap bisa mengikuti kenaikan harga tersebut. ”Daya belinya juga masih bisa tercukupi, pekerja juga bisa sejahtera,” ungkapnya. Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disnaker Perinkop UKM) Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati menyampaikan, pemerintah telah mengusulkan UMK Kudus pada tahun 2023 sebesar Rp 2.439.813,98. Baca: Usulan UMK Kudus 2023 Murni Pakai Permenaker Nomor 18 Nominal tersebut murni formulasi dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 18 Tahun 2022. Di mana isinya adalah tentang penetapan upah minimum tahun 2023. Walaupun demikian, Rini menyebut usulan nominal UMK Kudus 2023 akan diterapkan pada pekerja dengan masa kerja 0 sampai 12 bulan saja. Sementara bagi pekerja dengan waktu kerja di atas itu, akan disiapkan kembali struktur dan skala upah.   Reporter: Anggara Jiwandhana Editor: Ali Muntoha