Sabtu, 22 November 2025


Di mana jika ingin direalisasikan, usulan-usulan tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp 1,2 triliun. Hal itu diungkapkan Hartopo dalam Musrenbang Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus, di Pendapa Kudus, Senin (20/3/2023).

Pemkab, sambung Hartopo, akhirnya tidak bisa merealisasikan semua usulan tersebut. Dikarenakan ketersediaan anggaran saat ini hanya sekitar Rp 2 triliun.

Anggaran tersebut juga termasuk mandatori-mandatori dan kebutuhan prioritas lain seperti penyelenggaraan pemilu.

”Jadi karena itulah mengapa banyak sekali pokok pikiran atau aspirasi dari dewan harus dikaji terlebih dahulu. Mana yang penting dijalankan mana yang belum bisa dijalankan,” katanya.

Baca: Sebulan Dirawat, Korban Penusukan di Kudus Meninggal Dunia

Karena hal tersebutlah Pemkab Kudus kemudian membentuk program skala prioritas. Di mana program-program yang dirasa mendesak dilakukan akan diberikan anggaran prioritas.

”Termasuk anggaran untuk pokok pikiran (dari DPRD) itu, kami menyediakannya kan hanya Rp 120 miliar, tentu harus bisa menggunakan skala prioritas,” sambungnya.Hartopo menambahkan, setelah adanya pandemi Covid-19, anggaran yang dimiliki Pemkab Kudus memang menurun. Seperti pada tahun sebelum Covid-19, anggaran program Pemkab Kudus bisa mencapai Rp 850 miliar.Baca: PDIP Pinang Hartopo Buat Nyalon Bupati Kudus di 2024Namun setelah Covid-19 melanda, anggarannya bisa menurun menjadi Rp 750-an miliar saja.”Itu kan sangat menurun. Karena itu pada kesempatan kali ini kami ingin menerima saran dan masukan dari masyarakat dan memilahnya untuk mana yang ditetapkan sebagai prioritas dan mana yang belum,” pungkasnya. Editor: Ali Muntoha

Baca Juga

Komentar

Terpopuler