Pemkab Jepara Minta Parpol Tak Main-main Soal Dana Banpol

Tahun 2019 ini, hanya 10 parpol di Jepara yang berhak mendapatkan dana bantuan dari Pemkab Jepara ini.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Bupati Jepara, Dian Kristiandi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Atas Laporan Pertanggung Penerimaan dan Pengeluaran Bantuan Keuangan Parpol 2018.

Dana Banpol tersebut menurut Dian Kristiandi diberikan dengan menggunakan dana APBD Jepara. Sehingga pertanggung-jawabannya harus jelas dan benar-benar sesuai dengan peruntukannya.

Meski demikian, ia menyakini dana bantuan yang diberikan ke parpol tidak akan pernah ada yang berniat menyelewengkannya. Sebab, di semua Parpol, jumlah kebutuhan tiap harinya dibandingkan jumlah dana banpol tidaklah sebanding.

Banpol yang diberikan jumlahnya relatif sangat kecil bila dibandingkan kebutuhan parpol. Namun, hal kecil termasuk kekurang telitian, kurang hati-hati dalam penyajian data, bisa saja menjadi sebuah temuan dalam pemeriksaan.
“Untuk itulah, saya meminta agar semua kawan-kawan di parpol untuk lebih teliti, dan hati-hati. Saya yakin, sejauh ini tidak pernah ada niatan untuk menyelewengkannya. Namun karena hanya kurang hati-hati, akhirnya malah timbul masalah,” ujarnya, Rabu (12/2/2019).Sementara itu, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Jepara Dwi Riyanto, menyatakan, tahun ini, prioritas anggaran Banpol diperuntukan bagi kegiatan pendidikan politik. Ini sesuai dengan Permendagri.“Namun bukan berarti tidak boleh untuk lainnya. Asalkan sesuai dengan aturannya, saya kira tidak ada masalah,” pungkasnya.Seperti diketahui Bupati Jepara Ahmad Marzuqi terseret masalah dana banpol untuk PPP di Jepara. Bahkan kini ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap hakim yang menyidangkan kasus tersebut.Editor : Ali Muntoha