Tak Laporkan Penggunaan Dana Kampanye, Caleg Terpilih Bisa Dicoret

MURIANEWS.com. Jepara - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara, meminta agar para pimpinan partai politik (Parpol) dan para calon legislatif fokus pada Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK). Sebab apabila terlambat atau tidak menyampaikan LPPDK, sanksi akan diterima mereka. Ketua KPU Jepara Subchan Zuhri, menyatakan, LPPDK tidak boleh disepelekan oleh semua peserta Pemilu. LPPDK berbeda dengan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang dilaporkan 2 Januari 2019 lalu. Dalam Undang-Undang Pemilu,  soal LPPDK ada sanksinya saat peserta pemilu terlambat dan tidak melaporkan LPPDK. Sanksi bagi caleg parpol yang jadi dan mendapat kursi, tidak akan ditetapkan atau dicoret, jika tidak menyampaikan LPPDK. Sebagai catatan, meskipun batas akhir pengiriman LPPDK 1 Mei 2019, setelah pelaksanaan pemilu, diharapkan LPPDK ini dilaporkan kepada KPU, sebelum tanggal 17 April 2019. “Hal ini untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Misalkan ada bendahara parpol ikut caleg tidak jadi, terus saat pelaporan dicari tidak ada. Tentu hal ini akan menyulitkan rekannya,” ujar Subchan Zuhrie, Kamis (04/04/2019). Sementara itu, Divisi Hukum dan Pengawasan di KPU Jepara,  Risandi menyebutkan, sebelum masuk pelaporan LPPDK, parpol sebelumnya sudah menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK). Pihaknya sudah membuat tim khusus untuk melayani parpol yang ingin berkonsultasi terkait administrasi dan pelaporan LPPDK ini. Sehingga diharapkan tidak ada lagi permasalahan yang dihadapi oleh para peserta Pemilu untuk memenuhi kewajibannya ini. “Sebelumnya kami juga sudah menggelar Bintek mengenai LPPDK dengan perwakilan peserta Pemilu. Dalam Bintek tersebut sudah dijelaskan semuanya mengenai LPPDK, baik tehnis pelaksanaanya maupun sangsi yang menyertainya jika tidak dilaksanakan,” terangnya.   Editor: Ali Muntoha