MUI, NU dan Muhammadiyah Jepara Sepakat Tolak People Power

MURIANEWS.com, Jepara - Maraknya isu tentang people power diharapkan tidak membuat masyarakat terpancing. Di Kabupaten Jepara, tokoh-tokoh muslim dari dua kutub terbesar, NU dan Muhamadiyah, memberikan pendapatnya. KH Hayatun Abdullah Hadziq, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jepara, menyebutkan isu people power tidak perlu ditanggapi. Untuk saat ini yang terpenting adalah bagaimana caranya menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Pemilu 2019 yang merupakan proses demokrasi di Indonesia, sudah berjalan baik. Sebaiknya hal itu bisa terus dijaga dan dikembangkan. Proses yang sedang berjalan dipersilahkan untuk dikawal bersama-sama. Terutama proses rekapitulasi mulai dari tingkat daerah hingga nasional, perlu dijaga dan dikawal bersama. “Tidak perlu itu people power, people poweran. Sudahlah, sekarang mari kita jaga bersama-sama proses demokrasi yang sudah berjalan baik. Kita awasi prosessnya bersama-sama,” ujarnya, Selasa (14/5/2019). Pernyataan senada, juga disampaikan Ketua PD Muhamadiyah Jepara, KH Fatkhurozzi. Kepada warga Muhamidiyah dan muslim di Kabupaten Jepara, ia mengajak untuk bersama-sama menjaga situasi damai. Menurutnya, Indonesia sudah diberi berkah, dalam pelaksanaan Pemilu 2019 ini. Meskipun ada banyak gesekan dan perbedaan soal pilihan, namun Pemilu tetap bisa dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, Bulan Ramadan diharapkan bisa digunakan sebagai momentum untuk kembali seperti semula. “Munculnya isu People Power sangat disesalkan. Kami jelas menolak dan tidak setuju ada People Power. Karena seperti itulah garis kebijakan Muhamadiyah,” tegasnya. Sedangkan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jepara, KH Mashudi menyatakan, keinginan sebagian orang untuk melakukan people power tidak perlu terjadi. Semua pihak harus menghormati kesepakatan-kesepakatan terkait pelaksanaan Pemilu 2019. Semua harus bisa menerima apapun hasil yang disampaikan KPU. “Tidak malah mengapungkan people power. Mari kita hormati hasil-hasil Pemilu yang saat ini sedang berproses. Pernyataan siap kalah siap menang harus benar-benar dilaksanakan. Pemilu 2019 kami kira sudah melalui SOP dan perundangan yang berlaku,” pungkasnya.   Reporter: Budi Erje Editor: Ali Muntoha