Dian Kristiandi memerintahkan agar pimpinan perangkat daerah untuk tidak segan turun ke lapangan, mengecek langsung progres pembangunan yang dilaksanakan. Mereka diminta tidak hanya menerima laporan saja, namun juga mengecek kondisi sebenarnya.
“Jangan sampai hanya mendengar laporan, apalagi “Asal Bapak Senang (ABS)”, namun progress tidak tercapai. Pimpinan perangkat daerah wajib turun lapangan mengecek program yang mereka laksanakan,” kata Dian Kristiandi dengan nada tinggi.
Para pejabat juga diminta untuk sering turun ke bawah melihat realitas yang ada di masyarakat. Sehingga mereka benar-benar mengetahaui langsung apa yang tengah terjadi di masyarakat.
Dengan mengetahui persis apa yang terjadi di masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jepara akan bisa mengambil langkah tepat untuk mengatasinya. Jangan sampai para pimpinam perangkat daerah malah tidak tahu menahu dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya.
“Saya wajibkan bagi pimpinan perangkat daerah, untuk sering turun ke bawah. Layani masyarakat,” ujarnya.
Rakor POK juga diharapkan tidak hanya sebagai rutinitas untuk mengisis kekosongan saja. Namun harus benar-benar untuk melakukan kajian-kajian dan evaluasi kinerja masing-masing perangkat daerah.
Rakor POK juga diharapkan tidak hanya sebagai rutinitas untuk mengisis kekosongan saja. Namun harus benar-benar untuk melakukan kajian-kajian dan evaluasi kinerja masing-masing perangkat daerah.Apa yang menjadi kendala dalam pelaksananan program pembangunan bisa disampaikan di forum ini dan kemudian dibahas untuk dicarikan cari solusinya. Setelah itu juga bisa dirumuskan bersama apa yang bisa dilakukan agar segera teratasi.Sebagai contoh, Dian Kristiandi menyebut kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang harus membangun komunikasi dengan pihak lain. Baik pihak swasta dan stake holder terkait harus benar-benar diaproach secara maksimal.“Di DLH yang bertugas menjaga kelestarian lingkungan, sudah ada sistem yang disiapkan yakni ’Si Angsa’. Tapi juga perlu berkomunikasi dengan pihak swasta, dan stakeholder terkait. Jadi tidak asal mimpi. Sistem itu harus bisa diaplikasikan untuk percepatan pekayanan kepada masyarakat,” tegasnya. Reporter: Budi ErjeEditor: Ali Muntoha
MURIANEWS.com, Jepara - Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) APBD II Jepara yang digelar di Pendapa Kabupaten Jepara, Kamis (1/8/2019) diwarnai dengan pernyataan tegas dari Plt Bupati Jepara Dian Kristiadi. Ketegasan itu berkait dengan kinerja para pejabat yang dinilainya belum benar-benar sesuai keinginannya.
Dian Kristiandi memerintahkan agar pimpinan perangkat daerah untuk tidak segan turun ke lapangan, mengecek langsung progres pembangunan yang dilaksanakan. Mereka diminta tidak hanya menerima laporan saja, namun juga mengecek kondisi sebenarnya.
“Jangan sampai hanya mendengar laporan, apalagi “Asal Bapak Senang (ABS)”, namun progress tidak tercapai. Pimpinan perangkat daerah wajib turun lapangan mengecek program yang mereka laksanakan,” kata Dian Kristiandi dengan nada tinggi.
Para pejabat juga diminta untuk sering turun ke bawah melihat realitas yang ada di masyarakat. Sehingga mereka benar-benar mengetahaui langsung apa yang tengah terjadi di masyarakat.
Dengan mengetahui persis apa yang terjadi di masyarakat, Pemerintah Kabupaten Jepara akan bisa mengambil langkah tepat untuk mengatasinya. Jangan sampai para pimpinam perangkat daerah malah tidak tahu menahu dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya.
“Saya wajibkan bagi pimpinan perangkat daerah, untuk sering turun ke bawah. Layani masyarakat,” ujarnya.
Rakor POK juga diharapkan tidak hanya sebagai rutinitas untuk mengisis kekosongan saja. Namun harus benar-benar untuk melakukan kajian-kajian dan evaluasi kinerja masing-masing perangkat daerah.
Apa yang menjadi kendala dalam pelaksananan program pembangunan bisa disampaikan di forum ini dan kemudian dibahas untuk dicarikan cari solusinya. Setelah itu juga bisa dirumuskan bersama apa yang bisa dilakukan agar segera teratasi.
Sebagai contoh, Dian Kristiandi menyebut kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang harus membangun komunikasi dengan pihak lain. Baik pihak swasta dan stake holder terkait harus benar-benar diaproach secara maksimal.
“Di DLH yang bertugas menjaga kelestarian lingkungan, sudah ada sistem yang disiapkan yakni ’Si Angsa’. Tapi juga perlu berkomunikasi dengan pihak swasta, dan stakeholder terkait. Jadi tidak asal mimpi. Sistem itu harus bisa diaplikasikan untuk percepatan pekayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Reporter: Budi Erje
Editor: Ali Muntoha
