Tiga Badan Publik Pemkab Jepara Gelar Uji Konsekuensi

MURIANEWS.com, Jepara - Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di tiga badan publik di lingkungan Pemkab Jepara, telah mengikuti sosialisasi dan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Diskominfo Kabupaten Jepara, sejak 11 hingga 12 September 2019. Sekretaris PPID Utama Kabupaten Jepara Arif Darmawan mengatakan, sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan aturan teknis di bawahnya, harus terbuka soal informasi publik. Penyelenggara negara atau penyelenggara badan publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi yang ada kepada publik. Meski demikian ada juga batasan-batasan mengenai hal ini. “Namun, tidak semua informasi harus disampaikan, karena ada batasan tertentu yang bersifat pengecualian. Oleh karena itu badan publik harus paham dan mengetahui, mengapa suatu informasi dikecualikan,” ujar Arif Darmawan, Jumat (13/9/2019). Sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008, ada mekanisme soal informasi yang dikecualikan ini.  Untuk bisa masuk dalam kategori informasi yang dikecualikan, maka harus melewati tahapan uji konsekuensi lebih dulu. Kegiatan inilah yang digelar oleh Diskominfo Jepara. Tiga PPID Pembantu yang telah mengikuti uji konsekuensi, adalah Disdukcapil, Unit Pembangunan Barang dan Jasa Setda, dan Diskominfo Kabupaten Jepara. Untuk selanjutnya, ditargetkan seluruh badan publik di lingkungan Pemkab Jepara melakukan uji konsekuensi. Acara uji konsekuensi menghadirkan penguji Abdullah Munif dari Bagian Hukum Setda Jepara, dan Abdul Wahab Saleem dari Akademisi Unisnu Jepara.   Reporter: Budi Erje Editor: Ali Muntoha