Tunggakan Iuran Mandiri Peserta BPJS Kesehatan di Jepara Capai Rp 20,7 Miliar

Kepala Bidang Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan Cabang Kudus Rahmadi Dwi menyatakan, tunggakan tersebut meliputi peserta mandiri dari berbagai kelas. Di antaranya adalah kelas perawatan I, kelas perawatan II, dan kelas perawatan III.

Sejauh ini pihaknya masih mengupayakan agar bisa segera diselesaikan. Penagihan tunggakan ini akan dilakukan melalui kader Jaminan Kesehatan Nasional yang sudah ada mulai tahun 2007.

“Penagihan juga akan dilakukan oleh kader-kader dengan mendatangi langsung rumah peserta BPJS tersebut. Cara ini diharapkan lebih efektif, karena melibatkan kader dari lingkungan masyarakat setempat,” ujarnya Rabu (25/9/2019).

Kepesertaan BPJS Kesehatan di Jepara masih sebesar 79,87 persen, sampai Agustus 2019. Ada peserta mandiri berjumlah sekitar 93 ribu, dari jumlah yang ada. Sedangkan lainnya adalah peserta sebagai penerima upah dan peserta sebagai penerima bantuan iuran oleh pemerintah.

Di sisi lain BPJS Cabang Kudus juga mengakui sampai saat ini BPJS Kesehatan juga masih memiliki tunggakan untuk membayar klaim ke rumah sakit di Kabupaten Jepara. Secara keseluruhan ada Rp 29 miliar yang harus dibayar. Jumlah terbesar yang harus dibayar adalah ke RSUD RA Kartini. Nilainya mencapai Rp 16,9 miliar.

“RSUD RA Kartini menempati posisi paling besar tunggakan klaim yang harus dibayar BPJS. Karena merupakan rumah sakit tipe B, yang menjadi pusat rujukan di Jepara. Sehingga pasien yang dirawat jumlahnya lebih banyak,” jelasnya.
“RSUD RA Kartini menempati posisi paling besar tunggakan klaim yang harus dibayar BPJS. Karena merupakan rumah sakit tipe B, yang menjadi pusat rujukan di Jepara. Sehingga pasien yang dirawat jumlahnya lebih banyak,” jelasnya.Sementara itu, Plt Bupati Jepara Dian Kristiandi meminta masalah tunggakan klaim bagi RSUD Kartini Jepara bisa segera diselesaikan oleh BPJS. Pihaknya tidak ingin masalah ini menganggu stabilitas keuangan di RSUD Kartini Jepara.Pemkab Jepara sendiri selain menggunakan program BPJS juga menggulirkan beberapa kebijakan kesehatan. Di antaranya adalah memberikan pelayanan gratis kelas III di rumah sakit yang ada.”Tunggakan klaim ke RSUD Kartini saya minta bisa segera diselesaikan. Jangan sampai malah menganggu pelayanan di sana. Kalau ada tunggakan iuran dari peserta mandiri ke BPJS kami kira itu bukan alasan. Itu menjadi masalah yang berbeda,” pungkasnya. Reporter: Budi ErjeEditor: Ali Muntoha