Ketua Komisi C DPRD Jepara Nurhidayat, secara terbuka menyatakan hal ini saat berbicara dalam acara Dialog Bersama PWI Jepara, Selasa (12/11/2019) malam. Menurutnya, alokasi anggaran di APBD Jepara terkait ini, perlu lebih ditingkatkan.
“Masalah darurat HIV/AIDS adalah masalah kesehatan. Masalah kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar yang harus dicukupi pemerintah. Namun kenyataannya Pemkab Jepara tidak mengalokasikan dana yang pantas untuk masalah HIV/AIDS ini,” ujar Nur Hidayat.
Menurut dia, dalam beberapa kali pembahasan APBD, masalah HIV/AIDS selalu tersisih alokasi dananya, dibanding persoalan-persoalan pariwisata. Nur Hidayat menyebut, pengembangan pariwisata saat ini seperti menjadi ‘lebih penting’ dibanding bidang-bidang yang lain.
Pihaknya berjanji akan terus memberi masukan kepada bupati Jepara terkait hal ini. Masalah HIV/AIDS yang sudah menunjukan peningkatan sejauh ini, harus mendapatkan perhatian serius. Jika tidak, hal ini justru nanti akan menimbulkan dampak ke berbagai bidang kehidupan di Jepara.
“Kami di DPRD Jepara berjanji akan mengawal persoalan ini. Soal penganggaran, silahkan saja disampaikan nanti kami akan meyakinkan bupati. Kami akan dukung penuh pengajuan anggaran yang akan disampaikan,” tegas Nur Hidayat.
Beberapa volunteer penanganan HIV/AIDS juga menilai, Jepara memang kalah
care dibanding daerah lain. Di Semarang atau Yogyakarta, alokasi dana yang diarahkan untuk kegiatan ini jauh lebih banyak, sehingga ada banyak upaya yang bisa dilakukan.
Baca: HIV/AIDS di Jepara Diprediksi Capai Kenaikan Tertinggi 3-5 Tahun Mendatang
Semarang dan Yogyakarta, dinilai merupakan kawasan sepadan dengan Jepara dilihat dari kecenderungan berjangkitnya virus ini.Nurul Safaatun, dari kalangan ODHA (Orang dengan HIV/AIDS), menyebutkan saat ini stigma terhadap ODHA sudah mulai membaik. Hal ini dibandingkan beberapa tahun lalu. Penanganan di sejumlah pelayanan kesehatan juga sudah lebih baik.“Dulu saat saya pertama kali mengetahui terjangkit, pihak perawat rumah sakit saja memberlakukan saya dan anak saya sangat menyakitkan. Namun saat ini
alhamdulilah sudah membaik,” ujar Nuriul Safa’atun.Satu hal yang masih dikeluhkannya, adalah program-program Pemkab Jepara terkait hal ini. Menurutnya program-program yang ada belum sepenuhnya menjadi kebutuhan para ODHA di Jepara. Program-program itu disebutnya lebih menjadi kebutuhan leading sektor yang ada.“Kami juga ada program pendampingan bagi ODHA di Jepara. Kami selama ini hanya dapat bantuan transport yang jumlahnya tak seberapa. Itupun dikasih setahun sekali. Tahun depan ini, anggaran ini bahkan dipotong menjadi lebih sedikit,” keluh Nurul Safa’atun. Reporter: Budi ErjeEditor: Ali Muntoha
MURIANEWS.com, Jepara - Penanganan HIV/AIDS di Jepara dianggap masih belum dilakukan dengan serius. Buktinya, alokasi dana yang ada di APBD Jepara selama ini dinilai tidak memadai, jika dibandingkan dampak yang ditimbulkan dari persoalan ini.
Ketua Komisi C DPRD Jepara Nurhidayat, secara terbuka menyatakan hal ini saat berbicara dalam acara Dialog Bersama PWI Jepara, Selasa (12/11/2019) malam. Menurutnya, alokasi anggaran di APBD Jepara terkait ini, perlu lebih ditingkatkan.
“Masalah darurat HIV/AIDS adalah masalah kesehatan. Masalah kesehatan adalah salah satu kebutuhan dasar yang harus dicukupi pemerintah. Namun kenyataannya Pemkab Jepara tidak mengalokasikan dana yang pantas untuk masalah HIV/AIDS ini,” ujar Nur Hidayat.
Menurut dia, dalam beberapa kali pembahasan APBD, masalah HIV/AIDS selalu tersisih alokasi dananya, dibanding persoalan-persoalan pariwisata. Nur Hidayat menyebut, pengembangan pariwisata saat ini seperti menjadi ‘lebih penting’ dibanding bidang-bidang yang lain.
Pihaknya berjanji akan terus memberi masukan kepada bupati Jepara terkait hal ini. Masalah HIV/AIDS yang sudah menunjukan peningkatan sejauh ini, harus mendapatkan perhatian serius. Jika tidak, hal ini justru nanti akan menimbulkan dampak ke berbagai bidang kehidupan di Jepara.
“Kami di DPRD Jepara berjanji akan mengawal persoalan ini. Soal penganggaran, silahkan saja disampaikan nanti kami akan meyakinkan bupati. Kami akan dukung penuh pengajuan anggaran yang akan disampaikan,” tegas Nur Hidayat.
Beberapa volunteer penanganan HIV/AIDS juga menilai, Jepara memang kalah
care dibanding daerah lain. Di Semarang atau Yogyakarta, alokasi dana yang diarahkan untuk kegiatan ini jauh lebih banyak, sehingga ada banyak upaya yang bisa dilakukan.
Baca: HIV/AIDS di Jepara Diprediksi Capai Kenaikan Tertinggi 3-5 Tahun Mendatang
Semarang dan Yogyakarta, dinilai merupakan kawasan sepadan dengan Jepara dilihat dari kecenderungan berjangkitnya virus ini.
Nurul Safaatun, dari kalangan ODHA (Orang dengan HIV/AIDS), menyebutkan saat ini stigma terhadap ODHA sudah mulai membaik. Hal ini dibandingkan beberapa tahun lalu. Penanganan di sejumlah pelayanan kesehatan juga sudah lebih baik.
“Dulu saat saya pertama kali mengetahui terjangkit, pihak perawat rumah sakit saja memberlakukan saya dan anak saya sangat menyakitkan. Namun saat ini
alhamdulilah sudah membaik,” ujar Nuriul Safa’atun.
Satu hal yang masih dikeluhkannya, adalah program-program Pemkab Jepara terkait hal ini. Menurutnya program-program yang ada belum sepenuhnya menjadi kebutuhan para ODHA di Jepara. Program-program itu disebutnya lebih menjadi kebutuhan leading sektor yang ada.
“Kami juga ada program pendampingan bagi ODHA di Jepara. Kami selama ini hanya dapat bantuan transport yang jumlahnya tak seberapa. Itupun dikasih setahun sekali. Tahun depan ini, anggaran ini bahkan dipotong menjadi lebih sedikit,” keluh Nurul Safa’atun.
Reporter: Budi Erje
Editor: Ali Muntoha
