Industrialisasi di Jepara Dituding Jadi Sumber Penyebaran HIV/AIDS

Dari proyek ini akhirnya banyak pendatang dari luar Jepara yang masuk, dan membawa dampak bagi penyebaran virus ini.

Wakil Ketua DPRD Jepara H Nuruddin Amin atau biasa dipanggil Gus Nung menyatakan, dari data yang didapatkannya dari Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK) Jepara, industri yang muncul juga menimbulkan pengaruh pada sosial budaya masyarakat.

“Dari data yang ada di DKK, penderita HIV/AIDS di tingkat kecamatan memang merujuk ke Bangsri. Tapi kalau dilihat dari desanya, justru Tubanan di Kembang yang ada PLTU-nya menjadi yang terbanyak,” ujarnya.

Hal ini bisa terjadi, karena di lokasi-lokasi yang ada industrialisasinya, terjadi perubahan sosial dan budaya. Para pendatang dari luar daerah, yang diduga terjangkit, akhirnya menularkan ke orang setempat.

Kemudian, ada kecenderungan juga penyebaran HIV/AIDS mulai merambah wilayah selatan Jepara, yang juga mulai tumbuh industrinya. Dari sana kemudian tumbuh usaha kos-kosan yang cenderung bebas. Sehingga dimungkinkan terjadi penularan virus ini di antara para pekerja.

“Jadi kalau situasinya seperti ini, maka mereka yang membuka industrialisasi juga harus ikut memperhatikan masalah ini. PLTU dan perusahaan-perusahaan besar yang ada, harus juga kita minta ikut berperan dalam penanganan masalah ini,” terangnya.
“Jadi kalau situasinya seperti ini, maka mereka yang membuka industrialisasi juga harus ikut memperhatikan masalah ini. PLTU dan perusahaan-perusahaan besar yang ada, harus juga kita minta ikut berperan dalam penanganan masalah ini,” terangnya.Baca: Sejak 1997 Penderita HIV/AIDS di Jepara Capai 1.135 OrangSedangkan Ketua Komisi C DPRD Jepara Nur Hidayat, menyatakan,  persoalan ini memang membutuhkan banyak langkah. Kebijakan Pemkab Jepara juga diperlukan untuk mengatasi persoalan ini dari sisi regulasi. Sudah saatnya dipikirkan beberapa regulasi yang bisa mendukung upaya penanganan masalah ini.“Misalnya saja, perlu ada regulasi soal usaha kos-kosan. Ada aturan-aturan yang dipenuhi sehingga tidak terjadi pergaulan bebas di dalam lingkup kost-kostan ini. Juga perlu ada regulasi yang mewajibkan perusahaan-perusahaan berperan aktif untuk mengatasi hal ini,” ujar Nur Hidayat. Reporter: Budi ErjeEditor: Ali Muntoha