Dalam konteks Pemilu 2019 lalu, keterlibatan mereka meski sudah semakin diperhatikan, namun belum optimal.
Keterlibatan mereka di ranah publik, salah satunya melalui media sosial belum optimal kendatipun mereka sudah tersambung dalam jaringan internet. Mereka memerlukan akses informasi yang lebih luas.
Juga pendampingan dari pihak-pihak terkait dalam Pemilu. Baik KPU, pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan atau perguruan tinggi.
Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Jepara Muhammadun mengatakan hal ini, Jumat (29/11/2019).
Dikatakannya, dari hasil penelitian pihaknya, pemilih disabilitas memang sudah terkoneksi dengan internet. Namun mereka tidak banyak yang mampu menggunakannya sebagai kanal bagi aspirasinya.
“Mereka butuh pendampingan-pendampingan dari sisi literasi. Ini penting karena regulasi menjamin kesetaraan dan pemenuhan terhadap hak-hak disabilitas. Mereka perlu terlibat aktif di ruang demokrasi dan itu salah satunya bisa melalui jalur internet, di luar jalur organisasi,” kata Muhammadun, Jumat (29/11/2019).
Riset yang dilakukan oleh KPU terhadap persoalan ini sudah disampaikan dalam sebuah acara seminar diseminasi riset KPU Jepara. Dalam kegiatan itu sejumlah pihak hadir, dan diharapkan bisa ikut memahami situasi yang ada.
Di Pemilu 2019, kalangan disabilitas yang tercatat dalam daftar pemilihtetap (DPT) ada 1.518 pemilih. Dari jumlah tersebut, yang memberikan hak pilih hanya 34,65 persen.Terkait akses internet selama tahapan Pemilu 2019, mayoritas pemilih disabilitas sudah terkoneksi internet melalui Android.Mereka yang terkoneksi internet semuanya menggunakan aplikasi WhatsApp secara aktif. Sebagian mereka menggunakan akun Facebook, Instagram, Line, dan Twitter. Disabilitas dengan kategori ringan mampu menggunakan internet.Namun dari seluruh responden, sudah menggunakan internet selain untuk kepentingan pertemanan secara ekslusif sesama disabilitas, juga dengan nondisabilitas. Mereka juga menggunakannya untuk promosi barang dagangan.“ Mereka belum memanfaatkan internet untuk mengais informasi kepemiluan. Jadi selama Pemilu 2019, informasi kepemiluan yang sampai ke disabilitas didominasi informasi dari penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU melalui tatap muka, serta melalui Relawan Demokrasi yang dari kalangan disabilitas. Selebihnya sumber informasi dari luar,” ungkap Muhammadun. Reporter: Budi ErjeEditor: Ali Muntoha
MURIANEWS.com, Jepara - Kalangan disabilitas membutuhkan ‘ruang’ yang sehat dan demokratis untuk menyalurkan aspirasi mereka. Terutama terkait dengan hak-hak dasar mereka.
Dalam konteks Pemilu 2019 lalu, keterlibatan mereka meski sudah semakin diperhatikan, namun belum optimal.
Keterlibatan mereka di ranah publik, salah satunya melalui media sosial belum optimal kendatipun mereka sudah tersambung dalam jaringan internet. Mereka memerlukan akses informasi yang lebih luas.
Juga pendampingan dari pihak-pihak terkait dalam Pemilu. Baik KPU, pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan atau perguruan tinggi.
Koordinator Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Jepara Muhammadun mengatakan hal ini, Jumat (29/11/2019).
Dikatakannya, dari hasil penelitian pihaknya, pemilih disabilitas memang sudah terkoneksi dengan internet. Namun mereka tidak banyak yang mampu menggunakannya sebagai kanal bagi aspirasinya.
“Mereka butuh pendampingan-pendampingan dari sisi literasi. Ini penting karena regulasi menjamin kesetaraan dan pemenuhan terhadap hak-hak disabilitas. Mereka perlu terlibat aktif di ruang demokrasi dan itu salah satunya bisa melalui jalur internet, di luar jalur organisasi,” kata Muhammadun, Jumat (29/11/2019).
Riset yang dilakukan oleh KPU terhadap persoalan ini sudah disampaikan dalam sebuah acara seminar diseminasi riset KPU Jepara. Dalam kegiatan itu sejumlah pihak hadir, dan diharapkan bisa ikut memahami situasi yang ada.
Di Pemilu 2019, kalangan disabilitas yang tercatat dalam daftar pemilihtetap (DPT) ada 1.518 pemilih. Dari jumlah tersebut, yang memberikan hak pilih hanya 34,65 persen.
Terkait akses internet selama tahapan Pemilu 2019, mayoritas pemilih disabilitas sudah terkoneksi internet melalui Android.
Mereka yang terkoneksi internet semuanya menggunakan aplikasi WhatsApp secara aktif. Sebagian mereka menggunakan akun Facebook, Instagram, Line, dan Twitter. Disabilitas dengan kategori ringan mampu menggunakan internet.
Namun dari seluruh responden, sudah menggunakan internet selain untuk kepentingan pertemanan secara ekslusif sesama disabilitas, juga dengan nondisabilitas. Mereka juga menggunakannya untuk promosi barang dagangan.
“ Mereka belum memanfaatkan internet untuk mengais informasi kepemiluan. Jadi selama Pemilu 2019, informasi kepemiluan yang sampai ke disabilitas didominasi informasi dari penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPU melalui tatap muka, serta melalui Relawan Demokrasi yang dari kalangan disabilitas. Selebihnya sumber informasi dari luar,” ungkap Muhammadun.
Reporter: Budi Erje
Editor: Ali Muntoha
