Limbah Produksi Tempe Timbulkan Bau Busuk di Kali Surodadi Jepara

MURIANEWS.com, Jepara – Bau busuk menyengat dari Kali Surodadi, Mulyoharjo, Jepara dikeluhkan warga. Sekitar tiga bulan terakhir, saat sungai surut karena kemarau bau busuk menyebar dan menganggu masyarakat. Menurut Alip Sutarto, warga yang tinggal tepat di pinggir Kali Surodadi, bau tersebut timbul karena limbah produksi tempe. Salah seorang warga memang memroduksi tempe dan membuang limbahnya ke sungai. Dirinya yang sudah tinggal di wilayah tersebut sebelumnya tidak pernah mengalami kejadian seperti ini. Namun sejak ada warga membangun rumah dan memproduksi tempe, bau menyengat muncul, terutama pada saat musim kemarau. “Kalau pas air sungai penuh dan mengalir, baunya tidak muncul. Namun kalau pas kemarau, air sungai mandeg, bau busuk muncul dan menganggu sekali. Saya sudah melaporkan ke pihak terkait, namun belum ada jalan keluar,” keluh Alip Sutarto, Jumat (6/12/2019). Pihaknya sudah melaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jepara. Beberapa waktu lalu, beberapa petugas DLH dan Satpol PP sudah datang melihat kondisinya. Pemilik usaha produksi tempe kemudian membangun septic tank, untuk menampung air limbah. Pada awalnya, setelah dibuatkan septic tank, bau sempat berkurang. Namun entah kenapa, dalam beberapa pekan terakhir, bau kembali menyebar. Pihaknya melihat air limbah kembali langsung masuk ke sungai. “Kami berharap masalah ini bisa kembali mendapatkan perhatian. Dalam forum RT, pemilik usaha tempe sudah diberitahu mengenai hal ini. Namun sampai saat ini masalah ini belum sepenuhnya ada penyelesaian. Bau menyengat masih menganggu,” tambah Alip Sutarto. Sementara itu, DLH Jepara melalui salah satu Kabidnya Hermawan Oktavianto menyatakan, apa yang terjadi di Kali Surodadi sebenarnya sudah ditindaklanjuti. DLH Jepara sudah pernah mengecek langsung ke lokasi. Saat itu pemilik usaha tempe sudah diinstruksikan untuk membuat sistem IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). Kalau kemudian saat ini masih terjadi masalah, maka pihaknya menyarankan agar hal itu kembali dibicarakan bersama. Dimulai dari tingkat RT, dan disampaikan ke bupati Jepara agar bisa dirapatkan bersama. Kalau dibutuhkan tindakan, dalam hal ini DLH tidak memiliki kewenangan. “Mungkin lebih baik dibicarakan lagi bersama-sama. Soal langkah penindakan jika memang ada bentuk pelanggaran, DLH tentu saja tidak memiliki kewenangan,” pungkasnya.   Reporter: Budi Erje Editor: Ali Muntoha