Nur Hidayat menyoroti penanganan corona yang dilakukan Pemkab Jepara sejauh ini. Menurutnya apa yang dilakukan oleh Pemkab Jepara masih terkesan belum serius dan menyeluruh. Ada banyak hal yang menurutnya sangat memprihatinkan terkait dengan masalah ini.
Pihaknya melihat kesiapan Puskesmas-puskesmas yang ada belum seperti yang diharapkan. Banyak yang belum dilengkapi dengan APK (Alat Pelindung Kesehatan) standart yang dibutuhkan. Kemudian juga belum ada program-program yang sifatnya preventif yang sebenarnya sangat strategis bisa dilakukan.
“Gimana ya dengan Jepara ini. Kayaknya kok memerlukan kekuatan politik besar. Seharusnya kan semua OPD yang ada, semua sumber daya yang ada bisa segera digerakan atau diarahkan untuk kepentingan ini. Masalah ini sangat serius lho, tidak boleh main-main,” ujar Nur Hidayat, Sabtu (21/3/2020).
Nur Hidayat kemudian menyebut salah satu upaya yang sebenarnya sangat strategis dilakukan, tapi sampai saat ini belum juga dilakukan oleh Pemkab Jepara. Upaya tersebut adalah melakukan upaya screening terhadap potensi penularan wabah corona melalui pemeriksaan penumpang bus antar kota.
Jepara menurutnya adalah wilayah yang tidak masuk dalam lintasan jalur pantura, dan berada di sebuah pojok. Sehingga Jepara adalah kota tujuan, sehingga bisa saja dilakukan pemeriksaan terhadap semua penumpang bis dari arah kota-kota yang selama ini terjangkit corona. Dicek kesehatan mereka, saat masuk ke Jepara.
“Ini kelihatannya sepele, tapi saya yakin cukup efektif untuk mencegah wabah ini berkembang. Selama ini kan semua juga tau, ada banyak orang Jepara yang setiap hari pergi ke Jakarta. Apalagi sekarang ini, saat Jakarta sudah parah coronanya, pasti banyak warga asli Jepara yang di Jakarta memilih pulang. Dan ini rentan terhadap kemungkinan menularnya corona,” keluhnya dalam nada kecewa.
“Ini kelihatannya sepele, tapi saya yakin cukup efektif untuk mencegah wabah ini berkembang. Selama ini kan semua juga tau, ada banyak orang Jepara yang setiap hari pergi ke Jakarta. Apalagi sekarang ini, saat Jakarta sudah parah coronanya, pasti banyak warga asli Jepara yang di Jakarta memilih pulang. Dan ini rentan terhadap kemungkinan menularnya corona,” keluhnya dalam nada kecewa.Melihat apa yang hingga kini dilakukan Pemkab Jepara, Nur Hidayat bahkan menyatakan sangat kuatir. Sepertinya masalah virus corona ini di Jepara masih dianggap sesuatu yang tidak serius. Padahal jika melihat perkembangannya, semua pihak seharusnya sudah mulai memasang kewaspadaan tinggi.Melihat kesiapan Jepara, Nur Hidayat kuatir, jika terjadi ledakan kasus, upaya penanganannya akan kedodoran. Semua pihak harus diajak untuk memerangi masalah ini, tanpa terkecuali. Masyarakat harus diajak untuk benar-benar memahami apa yang terjadi saat ini merupakan ancaman nyata.“Kalau sampai terjadi kaya di Jakarta saja sudah, tidak perlu Wuhan apa Busan. Saya kuatir Jepara akan kewalahan. Saya juga heran, katanya sudah ada Tim Satgas, lha mana ini yang dilakukan mereka. DPRD Jepara sepertinya juga seperti tidak dilibatkan. Padahal DPRD kan juga perlu diajak, misalnya untuk membahas masalah anggaran terkait masalah ini,” tegasnya. Reporter: Budi ErjeEditor: Supriyadi
MURIANEWS, Jepara - Penanganan Corona di Kabupaten Jepara diharapkan bisa dilakukan dengan lebih terencana, nyata, massif dan melibatkan seluruh masyarakat Jepara. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi C DPRD Jepara, Nur Hidayat, Sabtu (21/3/2020) ditengah perkembangan potensi wabah virus corona yang terjadi di Jepara.
Nur Hidayat menyoroti penanganan corona yang dilakukan Pemkab Jepara sejauh ini. Menurutnya apa yang dilakukan oleh Pemkab Jepara masih terkesan belum serius dan menyeluruh. Ada banyak hal yang menurutnya sangat memprihatinkan terkait dengan masalah ini.
Pihaknya melihat kesiapan Puskesmas-puskesmas yang ada belum seperti yang diharapkan. Banyak yang belum dilengkapi dengan APK (Alat Pelindung Kesehatan) standart yang dibutuhkan. Kemudian juga belum ada program-program yang sifatnya preventif yang sebenarnya sangat strategis bisa dilakukan.
“Gimana ya dengan Jepara ini. Kayaknya kok memerlukan kekuatan politik besar. Seharusnya kan semua OPD yang ada, semua sumber daya yang ada bisa segera digerakan atau diarahkan untuk kepentingan ini. Masalah ini sangat serius lho, tidak boleh main-main,” ujar Nur Hidayat, Sabtu (21/3/2020).
Nur Hidayat kemudian menyebut salah satu upaya yang sebenarnya sangat strategis dilakukan, tapi sampai saat ini belum juga dilakukan oleh Pemkab Jepara. Upaya tersebut adalah melakukan upaya screening terhadap potensi penularan wabah corona melalui pemeriksaan penumpang bus antar kota.
Jepara menurutnya adalah wilayah yang tidak masuk dalam lintasan jalur pantura, dan berada di sebuah pojok. Sehingga Jepara adalah kota tujuan, sehingga bisa saja dilakukan pemeriksaan terhadap semua penumpang bis dari arah kota-kota yang selama ini terjangkit corona. Dicek kesehatan mereka, saat masuk ke Jepara.
“Ini kelihatannya sepele, tapi saya yakin cukup efektif untuk mencegah wabah ini berkembang. Selama ini kan semua juga tau, ada banyak orang Jepara yang setiap hari pergi ke Jakarta. Apalagi sekarang ini, saat Jakarta sudah parah coronanya, pasti banyak warga asli Jepara yang di Jakarta memilih pulang. Dan ini rentan terhadap kemungkinan menularnya corona,” keluhnya dalam nada kecewa.
Melihat apa yang hingga kini dilakukan Pemkab Jepara, Nur Hidayat bahkan menyatakan sangat kuatir. Sepertinya masalah virus corona ini di Jepara masih dianggap sesuatu yang tidak serius. Padahal jika melihat perkembangannya, semua pihak seharusnya sudah mulai memasang kewaspadaan tinggi.
Melihat kesiapan Jepara, Nur Hidayat kuatir, jika terjadi ledakan kasus, upaya penanganannya akan kedodoran. Semua pihak harus diajak untuk memerangi masalah ini, tanpa terkecuali. Masyarakat harus diajak untuk benar-benar memahami apa yang terjadi saat ini merupakan ancaman nyata.
“Kalau sampai terjadi kaya di Jakarta saja sudah, tidak perlu Wuhan apa Busan. Saya kuatir Jepara akan kewalahan. Saya juga heran, katanya sudah ada Tim Satgas, lha mana ini yang dilakukan mereka. DPRD Jepara sepertinya juga seperti tidak dilibatkan. Padahal DPRD kan juga perlu diajak, misalnya untuk membahas masalah anggaran terkait masalah ini,” tegasnya.
Reporter: Budi Erje
Editor: Supriyadi
