Bupati Dukung Aksi Nasional Pencegahan Korupsi di Jepara

MURIANEWS, Jepara - Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) yang digelar oleh Sekretariat Nasional (Setnas) melalui program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) mulai dicanangkan. Progam ini dilakukan untuk meneguhkan komitmen kementerian atau lembaga, dan pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi. Bupati Jepara Dian Kristiandi yang mengikuti acara pencanangan secara secara virtual di ruang kerjanya, menyatakan komitmennya untuk mendukung program ini. Kegiatan yang dibuka langsung Presiden Jokowi Widodo bersama ketua KPK Firli Bahuri ini menurutnya memiliki dua sasaran. Pertama, peneguhan kembali komitmen semua pemangku-kepentingan dan penyampaian apresiasi kepada instansi pusat, dan pemerintah daerah yang telah berhasil menjalankan beberapa dimensi dari Stranas PK. “Dalam pidato virtual, Presiden Joko Widodo meminta agar budaya antikorupsi kembali digalakkan dengan perspektif yang lebih luas. Presiden juga ingin agar tata kelola pemerintahan diperbaiki agar lebih transparan. Kami di daerah harus melaksanakannya dengan baik,” ujar Dian Kristiandi, Kamis (27/8/2020). Momentum krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi disebut merupakan momentum untuk berbenah secara komprehensif. Semua lembaga negara harus membangun tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, produktif, dan efisien. Di saat yang sama juga harus akuntabel dan bebas. Karena itu, pihaknya mengajak semua pihak untuk menghilangkan mentalitas atau budaya korupsi di Aparatur Sipil Negara (ASN). Pihaknya, bersama dengan penyelenggara pemerintah di daerah tetap berkomitmen mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kolaborasi antarsemua bagian di pemerintahan daerah diperlukan untuk bisa mewujudkan hal ini. Karena itu koordinasi dan komunikasi juga akan terus ditingkatkan. Pengawasan yang ketat juga akan dilakukan dengan disiplin tinggi. “Kami di Pemerintahan Daerah Jepara tentu saja mendukung hal ini. Budaya korupsi harus dikikis habis. Kami akan mengikuti setiap aksi yang dilakukan oleh pemerintah pusat,” tegasnya.   Reporter: Budi Erje Editor: Supriyadi